LamanQu.Com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Jawa Barat berjalan normal dan aman. Selain itu, pemantauan langsung dilakukan di sejumlah SPBU wilayah Garut, Pangandaran, dan Banjar guna memastikan distribusi sesuai regulasi pemerintah.
Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, atau yang akrab disapa Baher, menegaskan bahwa pengawasan ini bertujuan menjaga ketersediaan pasokan serta mutu produk. Selanjutnya, Baher memastikan setiap produk yang dijual oleh Badan Usaha Penugasan telah memenuhi standar kualitas yang ditentukan.
“Kami ingin memastikan ketersedian stok (BBM) dan juga memastikan setiap produk yang dijual oleh Badan Usaha Penugasan betul-betul sesuai dengan standar,” ujar Bambang Hermanto saat meninjau SPBU di Garut.
Dalam kunjungan tersebut, Baher menemukan kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Garut yang mengisi BBM subsidi. Di samping itu, ia menjelaskan bahwa kendaraan layanan umum seperti truk sampah, ambulans, dan pemadam kebakaran memang berhak menggunakan Solar subsidi sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014.
Bambang Hermanto juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawasi penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Terlebih lagi, adanya selisih harga yang signifikan dengan BBM non-subsidi menuntut pengawasan yang lebih ketat dari semua pihak terkait.
Sales Branch Manager Retail Garut Pertamina Patra Niaga, Jamal Bachtiar, menjamin stok BBM di wilayah Garut dalam kondisi mencukupi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.
Pasalnya, ketersediaan kuota telah disesuaikan dengan kebutuhan harian konsumen di wilayah tersebut. Dukungan senada datang dari Hiswana Migas yang siap mengawal kebijakan pengendalian distribusi agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Pemilik SPBU, Dewi Sri Fitriani, menambahkan bahwa mekanisme pembelian menggunakan QR Code telah dijalankan sesuai prosedur operasional standar (SOP). Selanjutnya, pemantauan di Pangandaran menunjukkan bahwa masyarakat mulai terbiasa dan merasa terbantu dengan sistem digital tersebut.
Pihak BPH Migas menutup rangkaian pemantauan di wilayah Banjar pada Sabtu (2/5/2026). Akhirnya, koordinasi intensif antara pemerintah, badan usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menjaga stabilitas energi di sepanjang jalur Jawa Barat.
