Bandung, LamanQu.Com – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026) sore.
Aksi mahasiswa BEM SI Wilayah Jawa Barat ini digelar untuk mengkritisi tata kelola pemerintahan yang dinilai makin jauh dari keberpihakan pada kesejahteraan rakyat. Koodinator BEM SI Wilayah Jawa Barat Muhammad Risaldi Mengatakan hari ini kami melakukan aksi dari BEM SI Jawa Barat, yang mana untuk aksi kali ini ada sekitar 23 kampus dengan jumlah massa estimasi itu sekitar 1.200 lebih. Ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami dan juga akumulasi kemarahan, khususnya dari kami yang sering kali menyuarakan aspirasi yang memang sama sekali tidak didengarkan.
“Dan ini merupakan akumulasi juga kemarahan daripada statement statement yang memang dirasa tidak perlu dan juga tidak penting yang dikeluarkan oleh Prabowo sebagai Presiden,” ujarnya.
Menurut Risaldi dalam satu tahun lebih Prabowo-Gibran berjalan, sama sekali tidak ada solusi-solusi ataupun langkah strategis khususnya untuk menyejahterakan rakyat.
“Ini merupakan simbol dari kami karena kami sudah muak untuk memancung apa yang memang sudah dibuat oleh Prabowo-Gibran selama satu periode ini. Karena kami rasa pemerintah hari ini berjalan dengan kesewenang-wenangan serta membuat peraturan ataupun kebijakan yang memang tidak partisipatif, tidak melibatkan partisipasi yang bermakna,” tegasnya.
Selanjutnya ungkap Risaldi ini salah satu bentuk aksi juga dari kami karena di rezim kali ini hampir 900 lebih tahanan politik yang memang kalau kita lihat, komparasikan dengan rezim rezim sebelumnya, ini merupakan angka terbanyak daripada rezim rezim sebelumnya menjabat.
Sementara itu, perwakilan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Nahdah Nabillah mengatakan isi tuntutan dari KM ITB sendiri bersama teman teman di sini sebagai bagian dari masyarakat.
Yang pertama itu kami highlight poin terkait bagaimana langkah-langkah tanggung jawab fiskal untuk dapat memperbaiki tata kelola dan juga hal hal yang berhubungan dengan program-program ekstraktif, perbaikan program ekstraktif, makan bergizi gratis, dan juga realokasi anggaran dan pengeluaran untuk mendorong daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dan juga untuk manufaktur, industri manufaktur.
Yang kedua, juga tuntutan yang kami bawakan adalah bagaimana pentingnya perbaikan tata kelola pemerintah, program program pemerintah, dan juga itu harus dipastikan dengan akuntabilitas serta partisipasi publik.
Selanjutnya, juga dibutuhkan pemerintah untuk membuat strategi jangka panjang terkait mendorong industrialisasi di Indonesia saat ini, di mana itu harus berbasis riset, inovasi, dan juga manufaktur. Hal tersebut untuk apa? Hal tersebut bertujuan supaya memperkuat resiliensi ekonomi di Indonesia saat ini dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Dan yang terakhir yang paling penting juga saat ini adalah pemerintah perlu segera memperbaiki koordinasi internal pemerintahan dan juga membangun sistem komunikasi yang efektif. Karena di masa saat ini, kita masyarakat butuh sesuatu yang berbasis data dan yang nyata supaya tidak ada lagi polarisasi di suara masyarakat semakin pecah, padahal kita butuh suara yang berbaris dan perlu untuk mempertajam pemahaman dan juga substansi isu serta persoalan yang berhubungan,” pungkasnya.
Ada tujuh tuntutan dari BEM SI Wilayah Jawa Barat ke pemerintah diantaranya:
1. Menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan harga BBM.
2. Melakukan evaluasi mendalam terhadap program Keluarga Daerah Miskin (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
3. Menyelamatkan APBN dari praktik pemborosan anggaran.
4. Membenahi sistem komunikasi kepresidenan.
5. Mencabut Undang-Undang TNI dan Polri.
6. Mengevaluasi total jajaran kabinet yang dianggap inkompeten.
7. Menegakkan hak asasi manusia dan melawan segala bentuk impunitas.
