Palembang, lamanqu.com – Nining Analita yang merupakan karyawan PT Bhumi Sriwijaya Perdana Coal (BSPC) meminta bantuan Penasehat Hukum Desri Nago SH dan Rekan karena asetnya diduga akan disita pihak PT BSPC.
Advokat Desri Nago SH mengatakan, dia kuasa hukum bertindak atas nama ibu Nining Analita dalam konteks perkara terkait beliau di PT BSPC di Kecamatan Tungkal Kabupaten Muba.
“Jadi beliau ini bekerja sebagai finance atau keuangan di PT BSPC dari tahun 2018 sampai 2023.Ini ada dugaan terkait keuangan perusahaan di situ ada kerugian sistem sekitar di klaim pihak perusahaan dan tim audit internal dan tim audit Jakarta sekitar Rp 405 juta. Ibu Anita mendatangi kantor hukum kami dan saya advokat Desri dan juga Ketum aktivis POSE RI, advokat Philipus Pito Sogen SH, advokat Ilham SH dan advokat Rizki SH untuk membela hak-hak hukumnya yang sudah diatur oleh undang-undang,” ujarnya dalam konfrensi pers, Jumat (16/9/2023).
“Pengakuan klien kami sudah jelas dan sudah kami simpulkan di situ apa yang diklaim oleh PT BSPC itu tidak ada, ada dugaan tidak benar dan hanya mementingkan sepihak,” tambahnya.
Desri menuturkan, telah diakui oleh kliennya Anita kalau Rp 99 juta yang uang perusahaan terpakai.
“Dalam proses surat kuasa khusus kami rekam di situlah dalam rangkaian peristiwa. Kemudian nanti ada pernyataan resmi dari tim kuasa hukum kami tulis jadi di sini. Saya hanya menambahkan dan mempertegas bahwa dalam persoalan hukum ini yang dialami oleh klien kami adalah di kejadian yang sangat miris yang ada suatu unsur perbuatan melawan hukum pemaksaan untuk penyitaan aset,” tuturnya.
Lebih lanjut Desri menjelaskan, dari pihak PT BSPC semalam mendatangi ibu Nining Anita untuk memberitahukan akan melakukan penyitaan berupa rumah padahal rumah itu di tanah milik keluarga dan kendaraan.
“Menurut sepengetahuan kami yang namanya penyitaan aset itu melalui proses peradilan atau melalui proses pengadilan. Jadi kami dalam persoalan ibu Nining ini akan melakukan upaya hukum dan pendampingan hukum sebagai tim kuasa hukum dan tim media,” katanya.
Desri mengungkapkan, disini kliennya Nining Analita mencari keadilan agar perkara ini terang benderang.
“Karena klien kami mengalami trauma berat. Kejadian rangkaian peristiwa itu ada di 2023 ini. Terkait dokumen bukti pengeluaran uang operasional perusahaan hilang. Semalam pihak perusahaan mengirimkan surat untuk penyitaan aset pagi ini akan melakukan penyitaan aset. Tapi mereka tidak datang karena dasarnya dasar hukumnya apa untuk melakukan penyitaan aset. Sedangkan mereka saja belum bisa membuktikan bahwa klien kami bersalah karena di dalam hukum itu harus ada pembuktian-pembuktian,” tegasnya.
“Jadi kami kuasa hukum mengajak jumpa pers ini agar persoalan ini terang benderang dan kami akan melakukan upaya hukum langkah-langkah hukum dalam pembelaan untuk klien kami melalui kantor hukum Desri,” ucapnya.
Untuk sementara ini, sambung Desri, belum ada laporan polisi yang dilakukan oleh perusahaan. “Jadi kalau ada unsur pemaksaan untuk menyita aset,itu tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah,” katanya.
Desri menerangkan, jika pihaknya melihat karena ini sudah melakukan upaya paksa yang tidak melalui pengadilan lagi atau melalui jurusita.
“Mungkin kita dalam waktu dekat secepatnya akan melakukan upaya hukum. Bisa kita melaporkan balik atau melakukan somasi atau kita melakukan gerakan saya seorang aktivis melakukan gerakan melalui aktivis dengan membela mencari keadilan ini,” bebernya.
Sementara itu, Advokat Phillipus Pito Sogen SH menambahkan, berkaitan dari pihak Perusahaam lln memberikan surat pernyataan surat pernyataan itu dibuat sendiri dan dipaksa untuk ditandatangani oleh kliennya, itu merupakan perbuatan melawan hukum.
“Pihak perusahaan yang membuat surat itu menyatakan bahwa Rp 405 juta itu memang diharuskan untuk dikembalikan dan klien kami dipaksa melakukan seperti yang dituduhkan melakukan perbuatan tersebut. Alhamdulillah klien kami tidak menandatangani itu,” katanya.
Sebelumnya, Nining Analita mengatakan, meminta bantuan Penasehat Hukum Advokat Desri Nago dan Rekan karena telah dituduh memakai uang perusahaan sebesar Rp 405 juta dan harus mengembalikannya.
“Padahal saya hanya menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 99 juta dan saya bersedia untuk mengembalikan uang perusahaan tersebut,” katanya.
“Saya tidak mau mengembalikan uang sebanyak Rp 405 juta seperti yang diminta perusahaan, karena hanya Rp 99 juta uang saya pakai. Selebihnya digunakan untuk operasional perusahaan. Hanya saja, bukti pengeluaran uang untuk operasional perusahaan dokumennya telah hilang,” tandasnya.
