Palembang, lamanqu.com – Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud melakukan rapat konsolidasi dengan TPD terkait semakin maraknya pelanggaran yang terjadi menjelang pencoblosan 14 Februari 2024.
Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim SH, MH mengatakan, pihaknya melakukan konsolidasi terhadap tim hukum TPD di Provinsi Sumsel, Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung. Juga mengundang Provinsi Bengkulu karena ada kendala teknis jadi tidak sampai pada jam yang ditentukan ini.
“Kita koordinasi pada tiga provinsi ini yakni Jambi, Lampung dan Sumsel. Kami konsolidasikan adalah memantau atau melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu pada setiap tahapan. Bentuk pelanggaran itu yakni pelanggaran administratif dan pelanggaran dalam bentuk pelanggaran administratif berbentuk Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). Untuk bentuk pelanggaran administratif seperti membongkar atau memasang alat peraga kampanye di tempat yang tidak pantas yang dilarang kemudian mencabut atau merobek alat-alat peraga kampanye masing-masing pasangan calon dan caleg, itu merupakan bentuk pelanggaran administratif,” ujarnya saat diwawancarai di Ruang Rapat Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumsel, Selasa (23/1/2024).
Lebih lanjut Ifdhal Kasim menuturkan, untuk pelanggaran yang lain adalah netralitas ASN, TNI dan polri. Kemudian politik uang atau money politik. “Kemudian penggunaan bansos sebagai mengiming-imingi untuk mengatakan ini adalah produk dari salah satu pasangan calon misalnya bentuk-bentuk pelanggaran ini yang yang kita minta untuk dipantau dan dilaporkan ke lembaga yang punya otoritas mengawasi ini ya ini Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi, maupun Bawaslu kabupaten dan kota itu bisa dilaporkan oleh masing-masing TPD,” katanya.
Selain itu, sambung dia, termasuk juga pelanggaran dalam bentuk pengerahan kepala desa, pengerahan guru, pengerahan perawat dan seterusnya. Itu merupakan bentuk pelanggaran administratif juga termasuk kalau ASN itu terlibat atau hadir dalam acara-acara kampanye itu juga harus dilihat dilaporkan. Apabila terjadi pelanggaran itu dan pelanggaran ini penting untuk mendapatkan bentuk pelanggaran yang kedua tadi yaitu pelanggaran yang TSM.
“Karena tanpa menata pelanggaran ini, kita tidak mungkin dapat pelanggaran yang kedua TSM, nah inilah yang kita diskusikan kepada teman-teman di daerah dan juga mendiskusikan apa hambatan yang mereka hadapi kesulitan yang mereka hadapi. Seperti apa untuk kita bisa menyelesaikan dan solusi juga masalah yang mereka hadapi karena itu dari pertemuan ini kita membuat semacam jadwal lah siapa yang nanti menjadi penanggung jawab dari daerah Palembang dari Lampung bahkan di tiap provinsi itu di tiap kabupatennya itu itu bisa dilakukan. Sehingga kita bisa mudah mengkomunikasikan, sebagai contoh apa yang terjadi misalnya di Jambi terkait dengan Gubernurnya yang sudah viral itu kan bagaimana kelanjutan dari kasus ini kita perlu mendapat informasi dari TPD nya,” tuturnya.
Untuk di Sumatera Selatan, sambung Ifdhal Kasim, sebetulnya pelanggarannya banyak juga terjadi pelanggaran administratif. Tapi TPD-nya masih mengumpulkan mendata lagi semua pelanggaran itu, yang nanti akan disampaikan ke Bawaslu.
“Jadi pelanggaran yang di Sumsel ini hampir sama dengan pelanggaran yang ada di tempat lainnya yaitu pelanggaran dalam bentuk pencopotan atau pemasangan APK di sembarangan tempat dan netralitas ASN nya. Kemudian juga keterlibatan dari aparat desa itu hampir sama itu belum dilaporkan ke Bawaslu karena masih diproses nanti akan mereka laporkan ke Bawaslu. Kami minta Bawaslu memberikan sanksi untuk siapa saja yang melanggar,” tegasnya.
“Harapan kami dengan bertemu dengan dan berdiskusi dengan teman TPD, baik provinsi Lampung Provinsi Jambi dan provinsi Sumsel, kita ke depan bisa lebih bekerja sama lebih efektif dan cepat menyampaikan kalau terjadi pelanggaran di Palembang misalnya bisa langsung menyampaikan ke kami. Kalau misalnya pelanggarannya sangat kita nilai sangat serius dalam artinya ada keterlibatan ASN kita bisa membantu mengekspos di Jakarta. Jadi itu tidak hanya di Palembang ini harapan Kita bisa bekerja lebih efektif untuk mengumpulkan dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi termasuk nanti pelanggaran pada saat pencoblosan dan pasca pencoblosan,” pungkasnya.
