PALEMBANG. Lamanqu. Com
Sejumlah pakar dan pemangku kepentingan menegaskan BPDP dan Penguatan ISPO menjadi kunci masa depan sawit Indonesia, pentingnya penguatan tata kelola industri kelapa sawit nasional agar mampu menjawab tantangan global sekaligus menjaga peran strategisnya bagi perekonomian Indonesia. Penegasan tersebut mengemuka dalam Andalas Forum VI di Palembang, 16–17 April 2026.
Forum ini adalah agenda rutin tahunan GAPKI Cabang se Sumatera, dan tahun 2026 digelar di Hotel Aryaduta Palembang. Forum ini merupakan Seminar dan Expo Sawit terbesar di Sumatera. Dalam dua hari Forum Andalas diisi empat sesi seminar dengan menghadirkan pembicara akademisi dan praktisi.
Pada Seminar Sesi I dengan tema “Sawit Indonesia: Mau Dibawa ke Mana?”. Forum ini dimaksudkan merumuskan arah kebijakan pengelolaan sawit nasional yang berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan global terkait transisi energi, ketahanan pangan, dan standar keberlanjutan internasional.
Guru Besar Kebijakan Agribisnis IPB, Y. Bayu Krisnamurthi, mengatakan hubungan Indonesia dan sawit tidak dapat dipisahkan. “Indonesia butuh sawit, sawit butuh Indonesia. Industri ini menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja dan menjadi andalan ekspor, 64 persen devisa,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pengembangan sawit harus dilakukan melalui kebijakan terintegrasi yang menyeimbangkan kepentingan energi, pangan, dan keberlanjutan.
Hal ini penting untuk menjawab tantangan isu lingkungan, persaingan minyak nabati hingga kondisi geopolitik dan ekonomi global.
Menurutnya, diplomasi ekonomi juga menjadi kunci dalam menjaga akses pasar global di tengah meningkatnya tekanan terhadap komoditas sawit. “Perlu ada kejelasan dan kepastian hukum dalam kerangka tata aturan yang rasional dan dihormati bersama,” katanya.
Sementara itu, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Zaid Burhan Ibrahim, menilai sawit tetap menjadi penopang utama sektor pertanian dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“BPDP berperan sebagai instrumen fiskal untuk mendukung keberlanjutan sawit, mulai dari biodiesel, peremajaan sawit rakyat, hingga riset dan inovasi. Pembiayaan diarahkan untuk peningkatkan daya saing global dengan prinsip keberlanjutan,” katanya.
Dari sisi pembiayaan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono menyebut kredit sektor perkebunan masih berpeluang untuk dikembangkan, dan sawit memiliki risiko terendah dibanding komoditas pertanian lainnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menyebut peluang kredit sektor perkebunan masih terbuka lebar. “Pembiayaan sawit relatif memiliki risiko lebih rendah dibanding komoditas lain. Namun, implementasi pembiayaan hijau dan peningkatan produktivitas tetap menjadi tantangan. Bicara peningkatan produktivitas juga harus diikuti hilirisasi untuk peningkatan nilai jual,” ujarnya.
Sawit Indonesia: Potensi dan Tantangan
Dalam sesi lain, Guru Besar IPB Rizaldi Boer menilai sawit memiliki potensi besar sebagai aset karbon dalam mitigasi perubahan iklim. Namun, ia mengingatkan adanya tantangan serius seperti isu deforestasi, konflik lahan, tekanan global terkait isu keberlanjutan dan lemahnya penegakan hukum.
Dalam paparannya disebutkan, perkebunan sawit sudah berkontribusi dalam menurunkan potensi penurunan emisi gas rumah kaca yang mencapai 0,200Gt (200.000.000 ton) CO2e setara sekitar 40%. Pada perspektif global, sawit dipandang bukan hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga aset karbon yang berpotensi sebagai instrumen ketahanan iklim.
Petrus Gunarso dari Lembaga Literasi Dayak juga menegaskan bahwa sawit bukan penyebab utama deforestasi. Hal itu terbukti melalui pemetaan satelit selama 40 tahun (1985-2025).
“Penguatan tata kelola lahan menjadi prasyarat utama dalam mengurangi tekanan deforestasi pada sektor sawit. Deforestasi tidak sama dengan degradasi. Kesalahan definisi sering melahirkan kebijakan yang keliru. Sawit tidak selalu identik dengan deforestasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat M.E. Manurung, menyoroti ketimpangan produktivitas antara petani dan perusahaan besar. “Petani adalah aktor kunci, tetapi produktivitas mereka masih jauh tertinggal. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, Ermanto Fahamsyah akademisi dari Universitas Jember yang juga Dewan Pakar GAPKI menekankan pentingnya kepastian hukum melalui harmonisasi regulasi, termasuk dorongan pembentukan Undang-Undang Perkelapasawitan.
ISPO dan Tantangan Global
Penguatan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi perhatian utama dalam menghadapi tekanan pasar global. Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri, mengatakan ISPO kini diperkuat sebagai standar mandatori nasional yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Sementara itu, Muhammad Badiul Ulum dari Control Union Indonesia menilai digitalisasi audit menjadi kebutuhan mendesak. “Audit berbasis digital dan geolokasi penting untuk menjaga kredibilitas ISPO di pasar global,” katanya.
Dari sektor swasta, Ismu Zulfikar, Pengurus Bidang Perkebunan GAPKI menegaskan bahwa ISPO harus dipandang sebagai nilai tambah bisnis. “ISPO bukan sekadar kewajiban, tetapi instrumen untuk meningkatkan daya saing global,” katanya.
Sedangkan Rukaiyah Rafik dari FORTASBI menekankan pentingnya penyelarasan ISPO dengan standar global seperti kebijakan no-deforestation.
Teknologi Kunci Transparansi
Dalam sesi teknologi, Farah Saufika dari PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk, menegaskan pentingnya sistem ketelusuran digital dalam rantai pasok sawit. “Traceability menjadi jembatan untuk memastikan keberlanjutan dapat diverifikasi,” jelasnya.
Akademisi Universitas Sriwijaya, Julian Supardi, menambahkan bahwa teknologi seperti blockchain dapat mempercepat proses sertifikasi dan meningkatkan transparansi data.
Sementara itu, Bukti Bagja dari World Resources Institute Indonesia menyoroti pentingnya pemantauan hotspot dan integrasi data spasial dalam pengendalian pembukaan lahan.
Andalas Forum VI menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya penguatan kebijakan sawit berbasis keberlanjutan, percepatan peremajaan sawit rakyat, pengembangan pembiayaan hijau, hingga penguatan diplomasi ekonomi internasional. Selain itu, forum juga mendorong pembentukan Badan Otoritas Sawit dan percepatan Undang-Undang Perkelapasawitan.
Forum Seminar dan Expo Sawit terbesar di Sumatera juga menegaskab bahwa masa depan sawit Indonesia bergantung pada keberhasilan transformasi tata kelola yang terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Dengan sinergi lintas sektor, sawit diyakini tetap menjadi penggerak ekonomi nasional sekaligus bagian dari solusi perubahan iklim.
(Yanti)
