Palembang, LamanQu.Com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang telah lama usai ternyata masih meninggalkan permasalahan, terutama mengenai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah.
Dengan permasalahan ini tentunya mengundang banyak perhatiaan banyak pihak, seperti Perkumpulan Pemuda Sumatera Selatan yang mempertanyakan laporan penggunaan dana hibah tersebut di 5 Wilayah Kabupaten Kota, seperti KPU kota Pagaralam, KPU kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim.
Karena tidak mendapat penjelasan yang pasti, akhirnya massa PPSS memutuskan untuk melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejati Sumsel, Rabu (27/08/2025)
Menurut Zaidi Naufal, Koordinator Aksi, tujuan utama dari aksi damai ini adalah untuk meminta Kejati Sumsel melakukan investigasi dan mengusut secara tuntas kasus tersebut.
“Kami meminta pihak Kejati untuk mengusut laporan dana hibah Pilkada di 5 daerah yang hingga saat ini belum dilaporkan,” kata Zaidi Naufal.
Dilanjutkannya, Apa yang dilakukan oleh PPSS sudah sangat sesuai dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa laporan penggunaan belanja hibah harus disampaikan 3 bulan setelah KPU melakukan pengusulan, pengesahan, dan pengangkatan calon terpilih.
Ditempat yang sama Ilham Akbar Koordinator lapangan aksi unjuk rasa menambahkan adapun rincian anggaran yang terlapor merupakan dana hibah yang hingga saat ini belum mendapat kejelasan
“Adapun rincian dana hibah Pilkada dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera kepada KPU untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang terlaporkan hingga saat ini, sebagai berikut: KPU Pagaralam sebesar Rp. 33.353.847.000, KPU Musi Banyuasin sebesar Rp. 81.295.450.971, KPU Prabumulih sebesar Rp. 20.518.557.000, KPU Lubuk Linggau sebesar Rp. 25.000.000.000, dan KPU Muara Enim sebesar Rp. 76.275.468.889”, beber Ilham Akbar
Melihat besaran anggaran yang belum dilaporkan tersebut, maka massa aksi dari PPSS ini membawa beberapa tuntutan.
“Perkumpulan Pemuda Sumatera Selatan telah menyampaikan tuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mengusut dugaan penyelewengan dana hibah Pilkada 2024 di beberapa KPU kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Tuntutan tersebut meliputi:
1. Meminta Kejati Sumsel untuk memanggil dan memeriksa pejabat KPU terkait dugaan penyelewengan dana hibah.
2. Mendesak Kejati Sumsel untuk menindaklanjuti KPU yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana hibah dan memperbaiki laporan yang tidak sesuai dengan panduan.
3. Meminta Kejati Sumsel membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah laporan pertanggungjawaban dana hibah KPU yang belum sesuai.
Menutup pesannnya, Perkumpulan Pemuda Sumatera Selatan berharap Kejati Sumsel dapat menindaklanjuti tuntutan massa aksi dan memberikan transparansi terkait penggunaan dana hibah Pilkada 2024.
” Tentunya kami berharap bahwa Kejati Sumsel dapat menindaklanjuti permintaan, dan segera membentuk tim investigasi terkait hal tersebut”, tutup Ilham Akbar Koodinator Lapangan Aksi PPSS
Sementara ditempat yang sama Vanny Yulia Eka Sari, SH.,MH Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, membenarkan bahwa ke 5 KPU tersebut belum melaporkan hal tersebut dan terkait laporan PPSS akan segera melakukan proses laporan terkait hal tersebut.
“Memang benar bahwa ke 5 KPU tersebut belum menyampaikan laporan terkait penggunaan dana hibah Pilkada tersebut, dan terkait laporan yang disampaikan oleh PPSS akan segera kami proses,” kata Vanny Yulia Eks Sari Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumatera Selatan.
