Palembang, lamanqu.com – Sidang tuntutan terhadap terdakwa AKBP Dalizon yang diduga menerima suap terkait pengerjaan proyek pada dinas PUPR Musi Banyuasin (Muba) tahun anggaran 2019 terpaksa ditunda oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang lantaran tuntutan Jaksa belum siap, Rabu (21/9/2022).
Bahkan penundaan tersebut terjadi selama dua pekan setelah pekan lalu majelis hakim juga melakukan penunandaan dikarenakan berkas tuntutan dari JPU Kejagung belum siap. Majelis hakim pun kembali mengagendakan sidang tuntutan terhadap AKBP Dalizon pada tanggal 26/9/2022 mendatang.
Dikonfirmasi pada Tim JPU Kejagung RI terkait belum siapnya berkas tuntutan, pihaknya tak memberikan jawaban apapun.
Sementara itu Andi Carson SH selaku penasehat hukum terdakwa Dalizon mengaku kecewa dan menilai pihak JPU Kejagung RI tidak profesional dalam menangani perkara kilennya.
“Kami merasa kecewa dengan JPU karena kami merasa pihak JPU Kejagung RI tidak serius untuk menangani perkara klien kami, seharusnya hari ini jadwalnya dibacakan tuntutan untuk klien kami dan ternyata pihak JPU minta waktu lagi untuk menunda kembali jalannya persidangan sedangkan sebenarnya ini sudah untuk kedua kalinya tuntutan terhadap klien kami mengalami penundaan,” ungkap Andi Carson.
Untuk diketahui, dalam perkara ini juga menjerat Bupati Muba Nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin, Herman Mayori (Mantan Kadis PUPR Muba), Eddy Umari (Mantan Kabid SDA PUPR Muba) dan Suhandy (Dirut PT Selaras Simpati Nusantara).
