Palembang, lamanqu.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, Eftiyani menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Palembang, Senin (4/3/2019). Eftiyani dituding pernah terlibat dalam politik praktis sebagai saksi dalam mendukung salah satu pasangan calon, pada Pilkada Sumsel 2018 lalu. Sehingga secara administrasi sudah menyalahi persyaratan untuk menjadi komisioner KPU.
Sidang pemeriksaan dipimpin oleh Ketua majelis, Prof. Muhammad selaku anggota DKPP.
Ketua Majelis Sidang, Prof. Muhammad mengatakan, sidang yang dilakukan DKPP kali ini untuk memeriksa Ketua KPU Palembang yang dituduh belum selesai berafiliasi dengan partai politik. Sebab sebagaimana amanat UU No 7 tahun 2017, calon atau anggota penyelenggara Pemilu tidak boleh berafilisasi paling tidak lima tahun sebelumnya dari kegiatan-kegiatan partai politik.
“Pengadu menyatakan bahwa Ketua KPU Palembang pernah menjadi saksi dalam sebuah rekapitulasi pemilihan Gubernur Sumsel di tahun 2018 lalu,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dari hasil sidang sementara, DKPP sudah mendengarkan pokok-pokok aduan serta bantahan yang disampaikan teradu. Selanjutnya dalam waktu paling lambat tujuh hari kedepan akan dibahas dalam pleno internal DKPP.
“Pleno nanti akan diputuskan apakah saudara teradu ini terbukti melanggar kode etik atau tidak,” tegasnya.
“Jika nantinya benar terbukti akan dilihat derajat pelanggaran etiknya. Apakah pelanggaran dalam kategori sedang, berat, atau sebaliknya justru tidak terbukti. Dengan demikian berarti DKPP harus memulihkan kembali nama baik teradu sebagai penyelenggara Pemiliu. Nantinya keterangan-keterangan dari pihak yang dihadirkan pada persidangan kali ini akan dinilai oleh majelis,” tambahnya.
Muhammad Menjelaskan, DKPP ingin memastikan bahwa anggota KPU itu bukan bagian dari kekuatan partai politik, jadi harus netral, dan tidak boleh partisan.
“Ada beberapa daerah lain juga ada kasus sejenis seperti yang terjadi di Palembang. Contohnya, ada yang tidak menjadi anggota partai tapi ikut dalam kegiatan partai, maka juga dilihat derajat pelanggaran etiknya. Pada beberapa kasus ada yang sampai kita berhentikan, ada yang diberi peringatan keras. Namun ada juga yang dinyatakan tidak terbukti. Hasil pleno DKPP paling lama diputuskan dua pekan setelah siding kali ini,” urainya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani mengungkapkan, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada majelis dewan kode etik DKPP. Apapun keputusanya harus dipatuhi serta dihormati.
“Saya yakin tidak melanggar. Sekarang saya pribadi berkonsentrasi untuk melaksanakan Pemilu serentak di Palembang agar berlangsung sukses dan aman,”pungkasnya. (Yanti)
