Palembang,LamanQu.Com-Upaya memperkuat kapasitas dan kompetensi perempuan yang berkecimpung di dunia politik terus dilakukan. Salah satunya melalui Seminar Penguatan Peran, Kapasitas dan Kompetensi Anggota Parlemen Perempuan Periode 2024-2029 di Provinsi Sumatera Selatan.
Seminar tersebut digelar di The Alts Hotel Palembang, Rabu (23/9/2026), melalui kerja sama Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS), B_Trust Advisory Group, dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan ini diikuti anggota legislatif perempuan dari berbagai partai politik yang memiliki keterwakilan di parlemen Sumsel. Forum tersebut menjadi ruang untuk meningkatkan wawasan sekaligus memperkuat kemampuan anggota parlemen perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan representasi masyarakat.
Program Manager B_Trust Advisory Group, Moch Iqbal, mengatakan kegiatan serupa telah dilaksanakan di berbagai provinsi di Indonesia. Khusus di Sumatera Selatan, seminar penguatan perempuan dalam politik tersebut telah dilaksanakan untuk ketiga kalinya dengan dukungan dan kerja sama KPPI Sumsel.
“Program ini khusus untuk perempuan politik, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi agar mereka dapat lebih berperan dan memberikan manfaat bagi publik,” ujar Iqbal.
Menurut dia, pembahasan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen tidak semestinya hanya berfokus pada angka 30 persen. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan afirmasi dalam peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana perempuan yang telah berada di parlemen mampu menjalankan perannya secara maksimal.
“Kita jangan pernah terpaku pada angka 30 persen karena idealnya tidak pernah ada angka. Substansinya adalah bagaimana perempuan di parlemen lebih berdaya, lebih diakui, dan lebih berguna untuk publik,” katanya.
Ia berharap anggota parlemen perempuan memiliki kapasitas yang mumpuni dan memperoleh ruang untuk menjalankan peran serta fungsi legislatif secara optimal, termasuk dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak.
Sementara itu, Sekretaris KPPI Provinsi Sumsel, Raudhatul Jannah, S.E., M.Si., mengatakan seminar tersebut merupakan hasil kolaborasi antara KAS, B_Trust Advisory Group, dan KPPI Sumsel.
Ia menjelaskan, KAS merupakan yayasan dari Jerman yang memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut, sementara B_Trust Advisory Group menjadi lembaga yang membantu pelaksanaan program.
“KPPI Sumsel sudah lama bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini. Namun, sekitar dua tahun terakhir kegiatan penguatan perempuan sempat vakum. Alhamdulillah tahun ini kembali terlaksana,” ujarnya.
Raudhatul mengatakan kegiatan yang berlangsung selama dua hari itu tidak hanya menjadi forum pembelajaran, tetapi juga kesempatan bagi anggota legislatif perempuan untuk saling bertukar pengalaman.
Menurut dia, peserta berasal dari berbagai partai politik sehingga diskusi yang terbangun menjadi lebih beragam. Para anggota legislatif juga dapat memperoleh wawasan mengenai politik, penyusunan anggaran, hingga proses pembentukan peraturan daerah.
“Memang dalam dua hari ilmunya tidak akan cukup, tetapi yang penting mereka bisa mengaktualisasikan dirinya dalam lingkungan sehari-hari dan berdiskusi dengan sesama perempuan lintas partai maupun lintas daerah,” katanya.
Ia menambahkan, tidak semua anggota legislatif perempuan berasal dari latar belakang politik. Sebagian memiliki profesi sebelumnya sebagai pengusaha, tenaga kesehatan, maupun profesi lainnya.
Karena itu, menurut Raudhatul, peningkatan kapasitas menjadi penting agar para anggota legislatif memiliki pemahaman yang lebih luas dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
“Anggota legislatif yang terpilih tidak semuanya berasal dari politisi. Ada yang sebelumnya pengusaha, bidan dan profesi lainnya. Karena itu mereka perlu menambah wawasan, termasuk bagaimana membuat penganggaran maupun peraturan daerah,” ujarnya.
Wakil Ketua KPPI Sumsel, Aina Rumi Aziz, menambahkan KPPI merupakan wadah perempuan politik yang beranggotakan perempuan dari berbagai partai politik.
“Visi dan tujuan kami adalah perkumpulan lintas partai dalam konteks perempuan. Pesertanya juga perempuan dari beberapa partai yang bersatu di KPPI,” katanya.
Ketua KPPI Sumsel saat ini adalah Anita Noeringhati. Namun, karena berhalangan hadir akibat kesibukan, kegiatan tersebut diwakili jajaran pengurus KPPI Sumsel.
Salah satu peserta seminar, Hj. Zaitun, S.H., M.Kn., anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Partai Gerindra, menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kapabilitas anggota legislatif perempuan.
“Seminar ini sangat bagus dan bermanfaat untuk kita. Kami baru pertama kali mengikuti kegiatan seperti ini. Sebelumnya pernah ikut dalam jumlah besar, tetapi kali ini khusus dan jumlahnya lebih kecil sehingga diskusinya lebih fokus,” katanya.
Anggota DPRD Sumsel dari PDI Perjuangan, Romiana Hidayati, mengatakan kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anggota legislatif perempuan, terutama mereka yang baru memasuki dunia politik, untuk saling bertukar pengalaman.
“Alhamdulillah kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama anggota legislatif yang baru pertama menjabat dan baru masuk ke dunia politik,” ujarnya.
Menurut Romiana, forum yang secara khusus mempertemukan perempuan membuat peserta lebih leluasa berdiskusi dan menyampaikan pengalaman.
“Sesama perempuan kita lebih tereksplor. Kita bisa berdiskusi dan mendapatkan masukan positif. Banyak hal yang menginspirasi dari kegiatan ini,” katanya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Sumsel dari PDI Perjuangan, Susy Imelda Frederika. Ia berharap kegiatan tersebut dapat semakin memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota legislatif perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.
“Ke depan harapannya legislatif semakin kuat kapasitas dan kompetensinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan,” katanya.
Susy menilai perempuan memiliki perhatian yang lebih detail terhadap sejumlah persoalan yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas dinilai penting agar perempuan yang berada di parlemen dapat mengambil keputusan secara lebih tepat dalam menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran.
“Tanpa ilmu yang kuat, kami akan menghadapi banyak masalah ke depan. Dengan kegiatan ini kami lebih yakin dalam mengambil keputusan dan memperjuangkan hak-hak perempuan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumsel dari Partai Gerindra, Rica Novlianty, S.SIT., menyoroti tantangan yang dihadapi perempuan, termasuk munculnya body shaming, hoaks, dan berbagai isu negatif di media.
Menurut Rica, anggota legislatif perempuan perlu memiliki wawasan dan kehati-hatian dalam menghadapi perkembangan informasi di ruang publik.
“Kegiatan ini luar biasa karena perempuan sering menjadi korban di media, baik body shaming, hoaks maupun isu-isu negatif,” katanya.
Ia berharap forum tersebut dapat mendorong anggota legislatif perempuan untuk semakin aktif memperjuangkan kepentingan perempuan sekaligus mengajak masyarakat, khususnya perempuan, berpartisipasi secara positif di ruang publik.
“Harapannya acara ini membuat kita lebih berwawasan, lebih berani, dan lebih percaya diri ke depannya untuk membawa aspirasi perempuan,” ujar Rica.
(Yanti)
