Jakarta, LamanQu.Com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau yang dikenal dengan sebutan vape karena tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan dan kandungan zat adiktif, tetapi juga memiliki kerawanan disalahgunakan sebagai media konsumsi dan peredaran narkotika.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang dirilis Selasa (10/11/2026) itu menyebutkan, penilaian hukum terhadap vape mengedepankan prinsip pencegahan (preventive approach), baik berdasarkan ilmu kedokteran maupun nilai-nilai agama, dan mencegah kemudaratan perlu menjadi prioritas sebelum dampak buruknya meluas.
Komisi Fatwa MUI dalam rekomendasinya lebih lanjut meminta Presiden bersama DPR agar segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape disertai dengan sanksinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Fatwa MUI juga merekomendasikan Presiden supaya mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
Di samping itu Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kementerian Kesehatan juga harus segera menyusun kebijakan tentang larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, dan BPOM harus memperketat pengawasan terhadap produk vape serta memperkuat koordinasi dengan BNN dan aparat penegak hukum dalam pertukaran informasi serta penanganan produk vape.
Selain itu direkomendasikan agar Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan pengevaluasi kebijakan perizinan industri vape dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat terlarang.
Di sisi lain Kementerian Keuangan RI harus mengevaluasi kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan produk.
MUI juga merekomendasikan agar Kepolisian Negara RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menutup segala celah peredaran narkoba yang salah satunya melalui vape, dan melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaan vape secara tegas.
Selanjutnya, aparat penegak hukum diminta menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih dari itu, Ormas Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga diminta meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai haramnya penggunaan rokok elektrik serta bahaya kesehatan dan penyalahgunaannya. Masyarakat juga dihimbau agar menghindari penggunaan vape dan berperan aktif melindungi anak dan remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Last but not least, seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyoroti kandungan zat berbahaya dalam vape meskipun tidak mengandung tar, serta menegaskan bahwa vape bukan merupakan terapi berhenti merokok berdasarkan kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Fatwa MUI No. 131 Tahun 2026 tanggal 26 Jumadil Awal 1448 H/6 November 2026 M tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape itu ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI Prof. Dr. KH M Asrorun Niam Sholeh MA dan Wasekjen Dr. Aminudin Yakub MA serta diketahui Ketum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen Buya Dr. Amirsyah Tambunan MA. (EN)
