PALEMBANG. Lamanqu. Com
Upaya pencegahan peredaran narkoba berbasis desa mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa kegiatan Workshop Desa Bersih Narkoba yang digelar di Aryaduta Hotel Palembang, Rabu malam (22/4/2026), harus menjadi contoh atau role model bagi seluruh kabupaten dan kota di Sumsel.
Workshop bertema “Desa Tangguh Tanpa Narkoba” ini diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Ekspres.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet, GM Sumatera Ekspres Iwan Irawan, serta unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah. Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Hisar Siallagan, Kapolda Sumsel diwakili Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Yulian Perdana, S.I.K, hadir perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumsel, Ketua DPRD Muba Afitni Junaidi Gumay, Kapolres Muba AKBP Ruri Prastowo, serta para kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Musi Banyuasin.
Turut hadir Asisten I Pemkab Muba H Ardiansyah, Plt Inspektur Muba Dian Marvita SH, Kepala Bappeda Muba Dr H Mursalin SE MSi, Kepala Dinas PMD Muba H Ali Badri ST MT, Kepala Dinas Kominfo Muba Daud Amri SH, Komisaris PT Petro Muba Chandra SKM MSi, dan tamu undangan lainnya
Dalam sambutannya, Herman Deru menilai program ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat benteng pertahanan masyarakat dari ancaman narkoba. Ia bahkan langsung menginstruksikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumsel untuk mengoordinasikan pelaksanaan program serupa di seluruh wilayah.
“Ini misi yang luar biasa dan sangat mulia. Saya minta ini dijadikan role model. Pemerintahan paling depan itu desa, mulai dari kepala desa hingga RT. Kalau mereka paham hukum terkait narkoba, maka pencegahan bisa dimulai dari lingkungan terdekat,” tegasnya.
Menurut Deru, terdapat tiga pilar utama yang harus diperkuat dalam upaya pemberantasan narkoba di desa, yakni pemahaman hukum, nilai agama, serta penguatan adat dan budaya. Ia menekankan bahwa adat dan budaya lokal harus menjadi “tanggul” yang mampu menghalangi masuknya narkoba ke dalam rumah tangga.
Lebih jauh, Gubernur mengingatkan pentingnya mempersiapkan generasi muda yang unggul dan bebas narkoba dalam menyongsong bonus demografi menuju Indonesia Emas. “Kalau generasi muda tidak kita siapkan dengan baik, dari segi akhlak, ilmu, dan pergaulan, lalu mau dibawa ke mana negara ini?” ujarnya.
Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet mengungkapkan kondisi memprihatinkan terkait penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Dalam sambutannya pada Workshop Desa Tangguh Tanpa Narkoba, ia menyebutkan sekitar 5 persen atau kurang lebih 35 ribu penduduk Muba terindikasi sebagai pengguna narkoba. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, fenomena ini menjadi ironi di tengah upaya penurunan angka kemiskinan yang mulai menunjukkan tren membaik. Namun di sisi lain, penyalahgunaan narkoba justru mengalami peningkatan. “Kami berharap di tahun 2026, angka narkoba bisa ditekan dan angka kemiskinan juga terus menurun,” ujar Toha Tohet, seraya menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam menghadapi persoalan tersebut.
Ia juga berharap adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional hingga ke tingkat daerah, agar penanganan narkoba dapat berjalan maksimal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Muba menargetkan upaya ini turut berdampak pada penurunan angka pengangguran, sehingga masyarakat tidak hanya terbebas dari narkoba, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih sejahtera.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumsel Brigjen Pol Hisar Siallagan menuturkan, kegiatan ini bagus karena agar bagaimana masyarakat tidak mau pakai narkoba.
” Ini pencegahan, menambah literasi pak Kades ,perangkat desa, supaya bisa menjadi lini terdepan agar masyarakat anti narkoba. Kalau permintaan banyak, pemain baru muncul. Kegiatan ini supaya permintaan narkoba turun,” katanya.
Pesan untuk masyarakat, narkoba itu tidak ada untungnya. Karena yang paling untung negara produsennya. Kalau membelanjakan narkoba dari uang hasil bumi, yang hasil sawit, uang gaji bekerja. Negara lain untung.
“Jiwa pemakai rusak, rusak badan. Pemakai narkoba akan menjadi beban masyarakat, keluarga, yang untung sindikat narkoba. Ekstasi, sabu, ganja yang paling banyak masuk di Sumsel,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Yulian Perdana, S.I.K mengatakan, narkoba itu musuh kita semua. Berdasarkan data kita peredaran narkoba saat ini tidak hanya di kota tapi di daerah yang edukasi kurang tapi secara ekonomi bagus.
“Kabupaten kota di Sumsel rata rata lumbung energi, lumbung pangan. Sehingga tingkat perekomiannya baik, menurut saya kegiatan ini baik. Jadi harus diamplikasikan, bukan hanya Pemda tapi akademisi, termasuk media, karena polisi dan BNN tidak bisa sendirian,” katanya.
Untuk mengantisipasi peredaran narkoba pihaknya melakukan diskusi dengan kepala BNN, Ketua DPRD, Pemda, Wakapolda. Karena dari 17 kabupaten kota. Baru 9 kabupaten dan kota yang punya perda pelarangan musik remik pada acara acara kegiatan masyarakat seperti pernikahan, sunatan, kenduri.
“Dari penelitian dan penyelidikan kami, jenis ekstasi ada koleralasi dengan penggunaan musik remik. Saya apresiasi daerah yang sudah punya Perda. Kita mendorong supaya daerah lain juga ada payung hukum. KUHAP Baru, Pelanggaran Perda, dengan KUHP Baru itu masuk tindak pidana. Penindakan sebelum musik digunakan, setelah selesai pesta itu barang sudah beredar,” bebernya.
“Pak Kapolres Muba, komitmen. Dengan pembatasan remik, itu bisa mengurangi peredaran narkoba di masyarakat. Selain itu, saya bicara kepala BNNP, staf khusus pendidikan.Alangkah baiknya anti narkoba masuk kurikulum sekolah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Muba H Ali Badri menuturkan, untuk pencegahan narkoba, kita minta diperiksa perangkat desa dengan tes urin.
“Karena rentan, kita khawatirkan dana desa disalahgunakan. Kami mencegah, jangan sampai terjadi. Kami minta tahun 2026, seluruh aparatur desa dites urin. Kami takut anggaran dana desa disalahgunakan,” paparnya.
Saat ditanya Sanksi, jika aparatur desa terbukti menggunakan narkoba, dia menuturkan, Sanksi bisa pemberhentian secara administrasi dan secara hukum.
“Deteksi dini, kita memantau mereka. Kalau bisa direhab, direhab. Tapi kalau sudah direhab masih melakukan lagi, kita serahkan dengan polisi. Jumlah desa 229 desa dari 15 kecamatan,” bebernya.
“Harapan kami, semoga peredaran narkoba di Muba berkurang. Karena kalau banyak beredar maka tindakan kriminal meningkat.
Tantangan pemberantasan narkoba banyak, karena bandar bandar itu, di pesta itu terkadang bandar itu sudah tau pangsa pasarnya di pesta pesta,” tandasnya.
Program ini ditargetkan dapat diterapkan di seluruh desa dan kelurahan di Sumatera Selatan yang jumlahnya mencapai 3.228 wilayah. Pemerintah berharap, melalui workshop ini, aparat desa memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk mendeteksi, mencegah, hingga menangani persoalan narkoba di lingkungannya.
Sementara itu, GM Sumatera Ekspres Iwan Irawan menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari gerakan berkelanjutan. Ia menyoroti perkembangan jenis narkoba yang semakin dinamis, termasuk penyalahgunaan vape hingga zat berbahaya seperti gas tertawa.
“Perkembangan narkoba sangat cepat. Karena itu, program ini tidak berhenti di sini. Setelah workshop, BNN akan langsung turun ke desa-desa untuk pembinaan berkelanjutan. Ini menjadi gerakan bersama,” jelasnya.
Iwan juga menyebutkan bahwa pelaksanaan workshop dibagi dalam beberapa gelombang agar materi yang disampaikan lebih maksimal. Bahkan, ke depan akan dilakukan evaluasi melalui tes urine untuk mengukur efektivitas program di lapangan.
Dengan sinergi lintas sektor ini, diharapkan gerakan Desa Bersih Narkoba mampu menjadi benteng kuat dalam melindungi masyarakat, sekaligus menciptakan generasi muda Sumatera Selatan yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.
(Yanti)
