• Indeks
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Hubungi-kami
Rabu, November 18, 2026
No Result
View All Result
lamanqu.com
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi
No Result
View All Result
lamanqu.com
No Result
View All Result
festival danau ranau, grand fondo banner pemkab muba kpid sumsel
ADVERTISEMENT
Home News

Ketua KPID Sumsel Dorong MK Kabulkan Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan KPI Jadi 5 Tahun

Reporter YN
7 Februari 2024
Perpanjangan Masa Jabatan KPI
Bagikan ke Whatsapp

Palembang, lamanqu.com – Desakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di berbagai daerah kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar mengabulkan permohonan uji materiil Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang telah diajukan Syaefurrochman A melalui kuasanya para Advokat dan peneliti hukum dari Kantor Advokat M.Z. Al-Faqih & Partners terus mengalir. Desakan kali ini datang dari KPID Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketua KPID Sumsel, Herfriady, mendukung pengajuan Judical Review perihal masa jabatan Komsioner KPI Pusat dan KPID.

“Masa jabatan komisioner KPI Pusat dan KPID yang hanya 3 Tahun dirasa belum begitu maksimal. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana tugas dan kewenangan KPI Pusat dan KPID di tengah persaingan media penyiaran dengan media baru membuat KPI belum bisa memberikan kontribusi maksimal bagi lembaga penyiaran khususnya didaerah,” ujarnya, Rabu (7/2/2024).

Herfriady juga menerangkan tugas dan wewenang KPI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran antara lain; Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun perencanaan pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

“Jika KPI susun rencana strategis berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, apakah bisa maksimal jika beban KPI seperti itu, maka perpanjangan masa jabatan menjadi salah satu indikator untuk memaksimalkan kinerja KPI Pusat dan KPID,” Kata Herfriady.

Sebelumnya, Rusni Abaidata, Ketua KPID Papua, Rajibgandi, Wakil Ketua KPID Gorontalo, Fonika Thoyib, Wakil Ketua KPID Bengkulu telah mendesak MK agar mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Penyiaran yang telah diregister MK dengan nomor perkara 26/PUU/PAN.MK/ARPK/01/2024 pada tanggal 29 Januari 2024.

Fonika menilai desakan KPID berbagai daerah di Indonesia kepada MK untuk mengabulkan uji materiil Undang-Undang Penyiaran ini adalah hal yang wajar karena adanya perbedaan masa jabatan antara komisioner KPI Pusat dan KPID dengan masa jabatan komisioner lembaga negara lain yang dibentuk Undang-Undang.

“Masa jabatan lembaga negara tidak boleh diskriminatif karena komisioner lain masa jabatannya 5 tahun misalnya KPU, Bawaslu, Komnas HAM, KPAI, dan lain-lain, maka upaya Judicial Review untuk menuntut masa jabatan KPI Pusat dan KPID dari 3 tahun menjadi 5 tahun adalah hal yang wajar. Sudah lebih 20 tahun perlakuan diskriminatif terhadap KPI Pusat dan KPID berlangsung,” tegas Fonika.

“Kami Komisioner KPID Papua sangat mendukung uji materiil masa jabatan Anggota KPI/KPID dari 3 tahun menjadi 5 Tahun. Pasal 9 ayat (3) Undang Undang Penyiaran tentang masa jabatan anggota KPI/KPID sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan media yang semakin pesat,” kata Rusni.

Rajib juga menyatakan, KPI seharusnya disamakan dengan lembaga negara independen lain yang memiliki constitutional importance, seperti KPK, KPU, Bawaslu, Komnas HAM, Ombudsman dan lain-lain.

Tags: Komisi Penyiaran Indonesia Daerahmasa jabatan lembaga negara
ADVERTISEMENT
Previous Post

Kasatgas Banops Polres Klungkung Pimpin Apel Pagi OMB

Next Post

Lakukan Pengisian BBM Subsidi Berulang-Ulang, Pria Asal Bengkulu Ditangkap Ditreskrimsus Polda Sumsel

YN

Info Terkait

Pendaftaran KPID Sumsel

Pendaftaran KPID Sumsel Masih Panjang, Timsel: Antusiasme Masyarakat Tinggi

7 Oktober 2025
Peringatan Hari Radio Sedunia

KPID Sumsel, FISIP Unsri, dan Radio se-Sumsel Gelar Peringatan Hari Radio Sedunia

18 Februari 2025
Anggota KPID Provinsi Sumsel

Abdullah Arafah Dilantik Jadi Anggota KPID Provinsi Sumsel PAW Periode 2022-2025

29 Desember 2023

Berita Terbaru

Gubernur Sumsel Geram Terhadap Mobil Bertonase Berlebih, Berikut Beberapa Hal Disampaikan

Ardiansyah Luruskan Isu Kendaraan Minyak di Makodim Muba, Sebut Sudah Disalurkan melalui BKU

Ayu Nur Suri Ajak Kader PDI Perjuangan Jadi Pelopor Gerakan Merawat Pertiwi

Pasis Sekkau A-119 dan Penyetaraan A-2 Bergerak ke Sumatera Selatan, Siap Dukung Misi Penanggulangan Karhutla

MUI Minta Kasus Penyadapan Diusut Tanpa Tebang Pilih

Laporkan Enam Penyidik Polrestabes Palembang ke Propam Polri, Fenti Sukarti Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur

Buktikan Kinerja Unggul, Kilang Plaju Raih Tiga Penghargaan di Ajang Apresiasi Kinerja 2026

Perkuat Sinergitas dan Kemitraan Strategis, Kepala BKD Sumsel Terima Kunker Direktur Kantor Hukum CPP dan Rekan

500 Paket Sembako Dibagikan, Perguruan Baptis Palembang Tanamkan Kepedulian Sosial Jelang Natal

Berita Populer

Workshop Tata Kelola Media, JMSI Menargetkan Pengelolaan Media Profesional

Workshop Tata Kelola Media
Reporter Editor Sumsel
13 November 2026

Palembang, LamanQu.Com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan menggelar Workshop Tata Kelola Media Digital Online agar Tetap Survive, Senin,...

Read more

Tingkatkan Kapasitas Masyarakat, Medco E&P Lematang Bersama Pusat Penelitian Karet Sembawa Gelar Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit

Budidaya Kelapa Sawit
Reporter Editor Sumsel
13 November 2026

  ​Banyuasin, 12 November 2026 – Dalam pelaksanaan aktivitas operasinya, KKKS Medco E & P Lematang (Medco E&P) juga turut...

Read more

Koalisi Pers Sumsel Gelar Aksi Jilid II, Wartawan Siap Tanggalkan ID Card

Koalisi Pers Sumsel, Aksi Simpatik Jidil 2
Reporter Editor Sumsel
10 November 2026

Palembang, LamanQu.Com - Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) kembali akan menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di depan Markas Kepolisian Daerah...

Read more

Film Dokumenter Murka Tapak Diluncurkan, 4 Provinsi di Sumatera Nobar Serentak

Film Dokumenter Murka Tapak
Reporter Editor Sumsel
13 November 2026

Palembang, LamanQu.Com - Film documenter dengan judul "Murka Tapak" yang mengangkat cerita realita kehidupan masyarakat tapak yang terdampak industri ekstraktif...

Read more

© 2026 DIgital Media Sriwijaya

  • Indeks
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Hubungi-kami
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi

© 2026 DIgital Media Sriwijaya

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In