Palembang, LamanQu.Com – Penanganan kasus dugaan korupsi proyek fiktif peta desa tahun anggaran 2023 di Kabupaten Lahat terindikasi janggal. Tim kuasa hukum mantan Kepala Dinas PMDes Lahat, Darul Effendi, menduga Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat abai membongkar aktor utama di balik proyek bernilai miliaran rupiah itu.
“Klien kami hanya pelaksana teknis. Bukan pengambil keputusan. Tapi justru dia yang dijadikan tumbal,” tegas Septiani, SH, dari SHS Law Firm, pimpinan Dr (Card) Sofhuan Yusfiansyah, SH., MH, dalam keterangan resminya, Sabtu (31/5/2025).
Septiani menegaskan, proyek ini bukan kerja satu-dua orang. Seluruh skema dirancang terpusat mulai dari perencanaan, anggaran, hingga pelaporan yang diduga kuat dikendalikan sekelompok elite birokrasi. Namun hingga kini, tak satu pun dari mereka tersentuh hukum.
“Yang mengatur anggaran, menyetujui dokumen fiktif, dan menandatangani laporan pertanggungjawaban, justru aman. Sementara klien kami, yang tidak punya kewenangan apa-apa, sudah dijebloskan ke sel,” ujarnya tajam.
Tim hukum menyebut telah menyerahkan bukti baru ke penyidik Pidsus Kejari Lahat, Senin (26/5/2025). Di antaranya dokumen soal manipulasi lelang, penunjukan langsung yang melanggar prosedur, hingga dugaan gratifikasi kepada sejumlah oknum pejabat.
“Ini bukan opini. Ini fakta. Dan jika Kejari serius, dalang sebenarnya seharusnya sudah dipanggil dan diperiksa,” tegas Muhamad Khoiry Lizani, SH, anggota tim hukum.
Ia menyebut penyidikan kasus ini sarat kejanggalan. Dari proyek yang menyasar lebih dari 100 desa, hanya satu-dua nama dijadikan tersangka. Sementara pengendali proyek tetap dilindungi.
“Kalau yang punya akses ke anggaran, kontrak, dan pengesahan tak diperiksa, maka ini bukan penegakan hukum ini teater keadilan,” ujar Khoiry.
Temuan tim hukum mengungkap bahwa dokumen pengadaan tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Harga satuan dimark-up, pelaksana proyek tidak kompeten, dan sebagian dana diduga mengalir untuk menyuap pejabat agar tutup mata.
“Ini bukan sekadar korupsi administratif. Ini skema pembajakan anggaran yang rapi dan sistematis,” tegas Akbar Sanjaya, SH, anggota tim hukum lainnya.
Lebih lanjut, Akbar menyebut bahwa penyempitan tanggung jawab pada satu-dua individu adalah bentuk pelimpahan dosa yang tak adil. Padahal, aliran uang proyek mengarah ke banyak pos, termasuk jasa konsultan siluman, operasional fiktif, hingga ‘uang pelicin’ ke meja-meja kekuasaan.
“Jika Kejari Lahat tetap bermain aman dan menutup mata atas bukti-bukti ini, maka mereka tak hanya melukai rasa keadilan publik, tapi juga menjadi bagian dari masalah,” tegas Akbar.
Kini, publik menunggu: akankah penyidik berani menyeret para pengendali anggaran ke meja hijau? Atau justru membiarkan mereka bersembunyi di balik kekuasaan?
“Kalau penegak hukum masih tunduk pada kekuasaan, maka keadilan tak lagi punya arti. Yang ada hanya sandiwara hukum untuk melindungi elite,” tutup Akbar.
Sebagai diberitakan sebelumnya upaya hukum mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDes) Kabupaten Lahat, Darul Effendi, untuk menggugurkan status tersangkanya kandas di meja hijau.
Pengadilan Negeri Lahat menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya terhadap Kejaksaan Negeri Lahat, Jumat, 9 Mei 2025.
Hakim tunggal Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., dalam amar putusannya menyatakan bahwa penetapan Darul Effendi sebagai tersangka sah secara hukum. Ia menegaskan bahwa permohonan pemohon ditolak seluruhnya dan biaya perkara dibebankan nihil.
“Permohonan praperadilan ditolak seluruhnya. Menyatakan sah penetapan tersangka terhadap pemohon,” kata Ahmad Ishak dalam sidang yang berlangsung tertutup.
