* KRASS Datangi Kanwil ATR/BPN Propinsi Sumsel
* Protes Penundaan Pembahasan penyelesaian Konflik Agraria di SumSel
Palembang, lamanqu.com – Wabah Pandemi Covid 19 semestinya menjadi hikmah bagi semua manusia dimuka bumi ini untuk ambil pelajaran bahwa tindas menindas, memanfaatkan kekuasaan adalah hal yang tersangat bathil bagi kita sebagai manusia yang beragama.
Betapa dia sang pencipta menjadi sangat marah apabila ada makhluk nya mencoba ambil alih kekuasaannha itu untuk menguasai satu sama lainnya, membiarkan kesengsaraan, kelaparan dan kemiskinan.
Covid 19 bagi kaum beragama menamakan wabah, dan tak boleh dijadikan selimut hangat, menutup mata dan telinga ketika nun jauh di sudut sudut desa wajah wajah petani lusuh mau bercocok tanam lahan mereka habis dikuasai konsesi.
Lalu dimana kita taruh nurani bahwa yang kuat membelah yang lemah. Ini malah sebaliknya yang kita lakukan membiarkan tenggang rasa dan keadilan itu menguap begitu saja. Meninggikan azaz ‘mentang mentang’ dan mumpung mumpung. Dan itu bergulir serta bergilir dari era A sampai era Z.
Hal itu diungkap oleh Sekjen Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS), Dedek Chaniago kepada media ini, Rabu(17/06)
“Kita tak mau hal ini berlangsung berkepanjangan sampai jadi diri kita semua terkubur di dalam tanah kesenjangan sosial yang sangat dalam, ” kata Dedek.
Hal itu menyusul akan dilayangkan nya surat protes yang dilayangkan nya kepada Kakanwil ATR/BPN Propinsi Sumatera Selatan, terkait
atas surat dari kakanwil ATR/BPN Propinsi Sumatera Selatan No.1839 /16.MP.01.02/IV/2020, tentang Penundaan penanganan konflik agraria di Propinsi Sumatera Selatan.
Buntut dari situ KRASS melakukan protes melalui Surat yang diantarkan langsung ke KANWIL ATR/BPN Propinsi Sumatera Selatan. Tak sampai disitu, KRASS sekaligus mendesak Kanwil ATR/BPN Propinsi Sumsel menjalankan/Mewujudkan Reforma Agraria di Sumateta Selatan.
KRASS juga prihatin dan bergerak sekuat tenaga untuk memutus mata rantai atau melawan virus corana ini.
Diakui Dedek dalam suratnya itu bahwa semua orang berjibaku untuk selamat dari wabah Covid 19, namun pada pada saat yang bersamaan meregangnya 2 Petani di Kabupaten Lahat Sumsel itu bukan karena Covid19 malahan karena konflik agraria antara masyarakat desa dengan PT Prigel.
“Para petani itu berjuang menuntut haknya atas tanah di Desa Pagar Batu Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten LAHAT pada tanggal 21 Maret 2020,” tulis Dedek
Bukan tanpa alasan sebenarnya yang dilakukan KRASS hari ini sebab pada akhirnya Tim WAKIL MENTRI ATR/BPN mengeluarkan Rekomendasi No.2/STAF.WM/SKP/3/2020. Dan isi dari Rekomendasi itu menginstrusikan kepada salah satunya KAKANWIL ATR/BPN PROPINSI SUMATERA SELATAN untuk segera menjalankan langkah-langkah pada Poin C.1 butir 1, 2, 3 dan Poin C.2 butir 1, 2, 3, 4, 5, 6.
KRASS mencatat terdapat 11 kasus konflik agrariadi 9 Kabupaten/kota di Sumsel ini.p
Bagi dia, Itu juga mengkhawatirkan dan berpotensi akan terjadi peristiwa memakan korban jiwa seperti di Kabupaten LAHAT, Desa Pagar Batu.
“Sebab dilapangan, sambungnya, terus terjadi kriminalisasi, intimidasi dan hal hal lainnya yang membuat rakyat petani kalah, babak belur dan terdesak.,”ungkapnya.
Miris nya ini terjadi pada saat covid 19 ini masih kian menjadi, Kementrian ATR/BPN lewat WAMEN ATR/BPN pun memandang penting dan gentingnya persoalan itu, bahkan menjadi perhatian serius.
Maka dari pada itu kami menyayangkan dan memprotes surat dari KAKANWIL ATR/BPN Propinsi Sumatera Selatan untuk menunda semua penanganan konflik.
“Kami menuntut segera jalankan Reforma Agraria di Sumatera Selatan. Apalagi saat ini sudah New Normal, semua orang sudah harus produktif dan itu bisa dilakukan lewat online pembahasannya (aplikasi meeting zoom),” paparnya
Sementara Itu Ki Edi Susilo dari Serikat Tani Nasional menyampaikan bahwa Tidak alasan lagi untuk menunda alasan penyelesaian konflik agraria di Sumatera Selatan ini.
“Seharusnya tidak ada lagi alasan untuk menunda penyelesaian berbagai konflik Agraria di Sumatera Selatan ini, Petani sudah menjalankan dengan baik pelaksanan protokol kesehatan. Tapi perusahaan melanggar dengan tetap melakukan penyerobotan tanah. Negara harus hadir untuk membela Rakyat nya bukan malah berada di belakang ” tegas Ki Edi
Serikat Tani Nasional dan berbagai organisasi Tani di Sumatra Selatan selama ini membuat front strategi KRASS. Selain STN ada SPI, GTS, SPS. SP SAD, Gempar, GSI, SPSS dan GTN ” kami organinisasi dan serikata tani di Sumatera Selatan akan terus saling menguatkan bergotong royong bersama petani untuk merebut kembali Tanah Tanah Rakyat yang dirampas.
“Doakan perjuangan kami. karena Petani adalah Soko guru Bangsa Indonesia. Ketika kita dzolim kepada petani maka petaka akan menghantui bangsa kita. Karena yang kita makan adalah hasil petani”, tukas Ki Edi.
Perwakilan Organisasi Organisasi Tani ini di terima langsung oleh Suaidah Kabit Penangan sengketa Kanwil ATR/BPN SumSel.
Sauidah menyampaikan bahwa akan segera menindak lanjuti permintaan para petani.
“Kita akan segera tindak lanjuti, dan karena ini masih masa Pandemi maka minimal kita akan membangun komunikasi via daring. Dan juga kita berharap pandemi lekas berlalu sehingga kita bisa kembali melakukan rapat marathon seperti sebelum masa Pandemi untuk menyelesaikan konflik agrraria di Sumatera Selatan ini,” diterangkan Suaidah.(ril/goik)
