Solo, lamanqu.com – Guna mendukung pelayanan publik yang prima diperlukan pengelolaan arsip yang tertib sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
Pengelolaan kearsipan yang baik menjadi salah satu indikator kinerja setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin berhasil meraih penghargaan sebagai penyelenggara Kearsipan dengan predikat “memuaskan” pada kategori Pemerintah Kab/Kota berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2019.
Penghargaan ini langsung diberikan oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Indonesia Tjahjo Kumolo, SH kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuasin H. Adam Ibrahim, SE. M.Si pada acara rapat koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan yang diselenggarakan oleh ANRI bertempat di hotel sunan Surakarta pada tanggal 26 February 2020.
“Apa yang dilaksanakan ANRI pada hari ini adalah hal yang baik dan memang kita perlukan,” tutur Tjahjo Kumolo.
Tjahjo menambahkan bahwa ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional agar mengerahkan segala upaya dalam melakukan pengawasan kearsipan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
“ANRI harus memastikan bahwa kebijakan kearsipan selalu mutakhir, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi”, ungkapnya.
Diharapkan dengan prestasi yang diraih ini akan menjadi pendorong bagi seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam mengoptimalkan pengelolaan arsip.
Acara Rakornas Pengawasan Kearsipan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menteri PAN dan RB) Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Muhammad Syarif Bando, Plt. Kepala ANRI, M. Taufik, Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo serta para praktisi profesional yang akan mengisi materi Rakornas. Hadir pada acara Rakornas sekitar 800 peserta dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota. (Indera)
