MUSI RAWAS,LamanQu.Com-Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Musi Rawas resmi melantik kepengurusan periode 2026–2031 di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas, Selasa (27/10/2026). Pelantikan ini menjadi momentum bagi perusahaan media untuk memperkuat profesionalisme, beradaptasi dengan perkembangan digital, sekaligus menjaga independensi dan integritas jurnalistik.
Mengusung tema “Media Konvergensi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan. Bersama AMKI, Mari Bangkit dan Berinovasi”, AMKI Musi Rawas dihadapkan pada tantangan membangun ekosistem media yang mampu mengikuti perubahan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalistik.
Bupati Musi Rawas, Hj. Ratna Machmud, menekankan pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan media dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Meski demikian, kemitraan tersebut perlu dijalankan dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan kepentingan publik. Media tidak hanya berperan menyampaikan program pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, kritis, dan berimbang.
Ketua AMKI Sumatera Selatan, Kms Umar Jaya Negara, menjelaskan bahwa AMKI merupakan organisasi yang menghimpun perusahaan media. Menurutnya, pembentukan organisasi tersebut berangkat dari kepedulian terhadap perusahaan pers yang membutuhkan wadah untuk memperkuat kebersamaan dan menghadapi tantangan industri media.
Ia menyebutkan, perkembangan media digital dan bertambahnya pelaku usaha media menjadi salah satu alasan pentingnya membangun organisasi yang dapat menghimpun perusahaan pers dalam satu wadah.
Kms Umar juga menyampaikan bahwa pembentukan AMKI telah berkembang hingga tingkat kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Ia menyambut pelantikan kepengurusan AMKI Musi Rawas sebagai bagian dari penguatan organisasi di daerah.
Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengajak seluruh pengurus dan anggota memperkuat kebersamaan, membangun kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu bertahan di tengah persaingan industri media digital.
Pelantikan turut dihadiri Bupati Musi Rawas, jajaran pengurus AMKI Sumsel, OPD, perwakilan kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, dan insan pers.
Tantangan sesungguhnya dimulai setelah pelantikan. AMKI Musi Rawas harus membuktikan keberadaannya melalui program nyata, mulai dari peningkatan kualitas media, pelatihan jurnalistik, inovasi digital, hingga perlindungan kepentingan anggota sesuai ketentuan hukum.
Sebab, keberhasilan organisasi pers bukan diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari kontribusinya dalam membangun perusahaan media yang profesional, menjaga independensi, dan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, AMKI Musi Rawas diharapkan mampu menjadi penggerak ekosistem media yang sehat sekaligus mitra pembangunan daerah tanpa kehilangan keberanian menjalankan fungsi kontrol sosial.
Sementara itu, Ketua AMKI Kabupaten Musi Rawas, H. Marwan Ashari, S.H., mengajak seluruh pengurus dan anggota memperkuat kebersamaan, membangun kolaborasi, serta meningkatkan kapasitas perusahaan pers agar mampu bertahan di tengah persaingan industri media digital.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati Musi Rawas, jajaran pengurus AMKI Sumatera Selatan, organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, serta insan pers.
Setelah pelantikan, tantangan berikutnya adalah membuktikan keberadaan organisasi melalui program nyata. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas media, pelatihan jurnalistik, pengembangan inovasi digital, serta penguatan kapasitas perusahaan pers sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keberhasilan organisasi pers tidak cukup diukur dari pelaksanaan seremoni, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun perusahaan media yang profesional, menjaga independensi, dan menghadirkan informasi yang akurat serta bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan kepengurusan baru periode 2026–2031, AMKI Musi Rawas diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem media yang sehat dan berdaya saing. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak tetap penting, tetapi independensi pers serta fungsi kontrol sosial harus menjadi prinsip yang tidak boleh ditinggalkan.
(Yanti,)
