PALEMBANG,LamanQu. Com
Polemik pelantikan Pengurus Cabang PMII Kota Palembang yang usai digelar di Ruang Parameswara Setda kota Palembang, Jumat (19/06) malam menjadi perhatian sejumlah kader, salah satunya, KOPRI PC PMII Kota Palembang yang diketuai langsung oleh Sunnia Nur Iwari.
Mereka mempertanyakan keputusan PB PMII yang tetap melantik kepengurusan hasil forum yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan administratif dan konstitusional.
Ketua KOPRI PC PMII Kota Palembang, Sunnia Nur Iwari mewakili para kader menyampaikan banyak keberatan.
Sunnia menyampaikan, bahwa terdapat sejumlah perbedaan pandangan mengenai keabsahan dalam proses Konferensi Cabang (KONFERCAB) yang menjadi dasar lahirnya kepengurusan tersebut.
Ia menilai, bahwa PB PMII belum memberikan penjelasan yang memadai terkait berbagai keberatan yang telah disampaikan oleh kader di tingkat cabang.
“Kami tidak sedang mempermasalahkan figur tertentu, tetapi memperjuangkan tegaknya aturan organisasi. Yang kami pertanyakan adalah mengapa berbagai keberatan dan dugaan pelanggaran prosedur tidak mendapatkan penyelesaian yang transparan sebelum pelantikan dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti peran sejumlah pihak di tingkat pusat yang dianggap lebih mengedepankan keputusan politik organisasi daripada penyelesaian substansi persoalan yang terjadi di lapangan.
Akibatnya, konflik yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi justru berpotensi semakin melebar.
Masih ditegaskan Sunnia, bahwa persoalan utama bukanlah siapa yang dilantik, melainkan bagaimana proses tersebut berlangsung.
Dalam pandangan mereka (mewakili kader), lanjut Sunnia, legitimasi kepemimpinan harus lahir dari mekanisme yang sesuai dengan konstitusi organisasi, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di kalangan kader.
“Kami mendesak PB PMII untuk membuka ruang dialog, melakukan audit administrasi terhadap proses pengajuan SK, serta memberikan penjelasan terbuka kepada seluruh kader mengenai dasar pengambilan keputusan pelantikan tersebut,” kata Sunnia.
“Kami berharap PMII tetap menjadi organisasi kader yang menjunjung tinggi konstitusi dan demokrasi internal. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi, bukan hanya secara administratif,” tutupnya.
(Yanti)
