Palembang, lamanqu.com – Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hj Yulfa Cindosari menyoroti political will (kemauan politik atau kebijakan) Walikota Palembang Harnojoyo.
“Jadi saya maksud political will adalah kemauan dari Bapak Walikota untuk memperbaiki kondisi yang ada. Sebetulnya pak walikota dengan kekuatan yang beliau miliki dia bisa melakukan penataan di kota Palembang yang lebih baik lagi. Jadi apa yang jadi masalah dirasakan oleh masyarakat kota Palembang misalnya masalah sampah, PAD yang selalu kurang. Kemudian pengelolaan pasar dan sebagainya banyak sekali permasalahan di Palembang dengan kekuatan beliau sebagai kepala daerah bisa diselesaikan,” ujarnya saat diwawancarai diruang kerjanya, Kamis (28/7/2022).
Yulfa menuturkan, setidaknya dengan kekuatan yang beliau miliki seharusnya bisa memperbaiki kondisi yang ada. Nah tinggal kemauan beliau.
“Saya yakin dia ada kemauan yang kuat, tapi mungkin belakangan agak berkurang. Sedangkan ke depan tinggal satu tahun lagi, rakyat menunggu kinerja dari pak walikota menanti gebrakan dari pak walikota terkait dengan kondisi kota Palembang saat ini,” katanya.
Menurut Yulfa, masyarakat bisa menilai apa yang sudah dilakukan Bapak Walikota selama 2 periode memimpin Palembang.
“Apa yang beliau kerjakan masyarakat tau. Saya tidak mau menilai secara personal. Saya melihat kondisi yang ada sekarang sebenarnya beliau bisa menyelesaikan permasalahan seperti banyak sekali permintaan-permintaan kantor-kantor OPD. Itu kalau beliau mau menata dengan baik dan rapi tidak mencar-mencar di mana-mana. Bahkan, lucu kalau ada OPD yang tidak punya kantor,” bebernya.
“Jadi sekali lagi kita bicara di sekitar beliau. Belum lagi kita bicara penataan kota Palembang dan masyarakat kota Palembang,” tambah Yulfa.
Lebih lanjut Yulfa mengungkapkan, harusnya beliau fokus bekerja untuk kemajuan Palembang dan penataan kota Palembang. “Melalui kekuasaannya, beliau sebagai walikota biaa menata OPD, termasuk wilayah kota Palembang itu kekuasaan beliau. Political will pak walikota sudah ada, tapi harus didorong lebih kuat lagi. Seehingga bisa berbuat lebih baik lagi ini. Apalagi tersisa tinggal satu tahun lagi masa jabatannya. Saya lihat masih ada beberapa OPD yang kantornya yang belum ada itu menyedihkan. Padahal ini bisa dimulai dari situs dari situ untuk meninggalkan hal-hal yang baik kenangan yang baik kalau untuk kota Palembang dan sebagainya sudah banyak yang beliau lakukan, dan ada beberapa hak-hak masyarakat yang perlu dibantu oleh beliau,” paparnya.
Ketika ditanya kebijakan Walikota Palembang terkait perjanjian kerjasama Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) dari awal PKS menolak.
“Alasannya karena akan membebani APBD dari keuangan karena dalam perjanjian kerjasama itu akan membebani APBD ke depan itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita soroti adalah pemanfaatannya untuk masyarakat yang ada di kota Palembang untuk pengelolaan PLTS ini itu ada poin-poin yang membuat kami dari fraksi PKS menilai ini akan membebani keuangan dan akan menghilangkan hak-hak masyarakat. Dalam proyek perjanjian ini ini kekhawatiran terbesar sebetulnya pak walikota bisa melakukan bisa melihat hal-hal yang sifatnya berbahaya, strategis, yang menguntungkan dan merugikan dan sebagainya.
“Kami sampaikan kalau beliau sebagai kepala daerah yang memiliki pemikiran yang lain kami angkat tangan. Dengan persetujuan DPRD walikota bisa membatalkan perjanjian kerjasama pengelolaan PLTS. Kalau banyak yang menyetujui maka yang tidak setuju tidak akan muncul itu yang jadi masalah. Kalau diatas kertas sudah disetujui dan itu proses berlanjut silakan saja. Tapi tidak semulus jalan tol . Karena nanti akan ada hambatan akan ada penolakan dalam perjalanan ini akan dan akan memakan waktu yang lama, materi yang lama, dan kelelahan. Jadi silakan saja berpikir secara efektif dan efisien kembali lagi political will kepala daerah,” tandasnya.
