Muaradua, lamanqu.com – Terkait isu yang tak sedap atas pelantikan kepala sekretariat kecamatan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) OKU Selatan beberapa waktu lalu menjadi topik hangat di kalangan masyarakat maupun media.
DPRD OKU Selatan sebagai Lembaga Pengawasan akhirnya secara langsung mendengar keluhan masyarakat dengan menggunakan fungsi pengawasan serta melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah instansi dan melakukan pelayangan surat kepada Bawaslu, Senin, (24/2).
Diketahui beberapa kali surat layangan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) OKU Selatan akhirnya pada 13 Februari 2020 lalu surat layangan pemanggilan tersebut direspon oleh Bawaslu OKU Selatan dengan hadir di gedung terhormat DPRD OKU Selatan.
Demikian disampaikan Ketua DPRD OKU Selatan Heri Martadinata,SE di ruang kerjanya.
“Jadi rapat dengar pendapat tersebut kita telah mendengarkan dari keterangan Bawaslu serta kita pertanyakan atas tata cara Rekrutmen Kepala Seketariat (Kasek) yang berasal dari ASN”, kata Heri.
Diungkapnya bahwa dari hasil RDP bahwa mereka (Bawaslu) hanya mengantongi izin dari atasan semestinya ASN itu ada Rekomendasi dari Panwas kecamatan, Camat serta Bupati sesuai aturan yang berlaku di ASN.
“Jelas jika seseorang Aparatur sipil Negara (ASN) yang masuk dalam instansi vertikal harus ada izin dari Bupati, ini nyatanya tidak ada. Kami tegaskan dalam rapat tersebut untuk seluruh kasek yang tidak sesuai rekomendasi tak sesuai penempatannya akan diganti oleh Bawaslu, seperti tenaga bidang kesehatan dan pendidikan, supaya tidak mengganggu pelayanan. Kita tunggu hasilnya nanti pihak Bawaslu akan melaporkan hasil pada tanggal 3 Maret 2020,” ungkap Heri Martadinata
Bah Dosen Hanan,S.Pd selaku koordinator sekretariat membenarkan akan pemanggilan dari pihak DPRD OKU Selatan.
”Benar, kami memenuhi panggilan DPRD OKU Selatan dengan mengadakan Rapat dengar pendapat bersama, dalam rapat telah kami sampaikan terkait rekrutmen Kepala Seketariat (Kasek) Kepada unsur pimpinan DPRD beserta para ketua komisi dan anggota DPRD OKU Selatan,” ucapnya.
Dijelaskan Bah Dosen bahwa memang pihaknya hanya memiliki izin dari atasan, izin dari yang lain belum ada, seperti izin dari Bupati tapi kami sudah komunikasikan secara langsung dengan Bupati.
Ditanyakan akan status Kasek yang sudah dikukuhkan tidak sesuai hasil rekomendasi.
“Untuk itu saat ini kami sedang menyusun kembali sedang berjalan proses pergantian kasek,” ungkapnya.
Adapun arahan dari Pemda bahwa bidang pelayanan seperti kesehatan dan pendidikan agar tidak dipergunakan maka akan kita akomodir.
Tujuannya agar tidak mengganggu pelayanan maka saat ini sedang diperbaiki.
“Dengan itu kami ucapkan terima kasih kepada Pemda”, katanya.
Terkait surat permohonan maaf dijelaskannya, itu surat permohonan maaf balasan dari DPRD.
“Kami belum bisa memenuhi panggilan dikarenakan sedang ada tugas di luar kota bersama ketua Bawaslu,” katanya. (tisna)
