LamanQu.Com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan urgensi penguatan tata kelola menyeluruh dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat menyongsong bergulirnya Tahun Ajaran 2026/2027. Oleh karena itu, pembenahan secara radikal mulai dari sektor sarana prasarana, kesiapan sumber daya manusia, transparansi finansial, hingga penegakan regulasi disiplin belajar menjadi prioritas utama yang harus segera dieksekusi.
Selain itu, instruksi strategis ini disampaikan langsung oleh pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut saat memimpin jalannya rapat koordinasi virtual bersama ratusan kepala sekolah dan tenaga kependidikan dari Ruang Rapat Mensos, Jakarta Pusat, Selasa (19/05/2026).
Gus Ipul memaparkan, “Pertemuan kita ini guna melakukan koordinasi, menyamakan persepsi tentang beberapa hal yang perlu untuk kita tindaklanjuti dalam hari-hari ke depan berkaitan dengan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun 2026-2027,”
Maka dari itu, seluruh elemen pengelola diwajibkan untuk menjaga, merawat, serta memastikan fasilitas yang telah dibangun negara dapat memicu produktivitas kerja yang optimal.
Selanjutnya, ia juga mendorong pemanfaatan setiap sudut lahan kosong di lingkungan sekolah agar diolah menjadi area produktif seperti kebun sayur mandiri hingga peternakan rakyat mikro yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Sementara itu, mengingat Sekolah Rakyat mengusung konsep berasrama (boarding school) yang beroperasi penuh selama 24 jam, standardisasi operasional (SOP) bagi SDM yang bertugas dituntut berada pada level tertinggi. Terlebih lagi, Gus Ipul mengingatkan bahwa pembentukan karakter anak didik melibatkan seluruh instrumen sekolah tanpa terkecuali.
“Bagaimana seluruh pengelolaan di sana itu SDM-nya itu, SDM yang siap lahir batin karena tukang kebun pun di sana menjadi kompas moral buat anak-anak,” jelas Gus Ipul.
Oleh sebab itu, lompatan kebijakan besar juga dilakukan pada sektor pengelolaan keuangan melalui skema desentralisasi anggaran, di mana Sekolah Rakyat ke depan akan bertransformasi menjadi satuan kerja (satker) mandiri. Kepala sekolah kini diberikan wewenang penuh untuk mengeksekusi anggaran belanja kebutuhan operasional seperti seragam dan sepatu secara lokal, dengan tetap berada di bawah pengawasan ketat kementerian demi menjamin akuntabilitas.
Kemudian, kompleksitas sistem pengawasan anak didik di dalam asrama akan disiasati dengan melibatkan integrasi teknologi digital mutakhir. Dengan demikian, sistem pemantauan jarak jauh yang berpusat di Jakarta diharapkan mampu memitigasi serta mendeteksi secara dini segala potensi penyimpangan, termasuk risiko kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Gus Ipul menegaskan, “Kita akan melibatkan teknologi di sini, dimana dari Jakarta kita bisa melihat setiap sudut yang ada di sana dan sekali lagi para kepala sekolah, jika ada potensi penyimpangan seksual itu bisa kita mitigasi lebih cepat,”
Disamping itu, pihak sekolah diminta aktif merangkul aparatur pemerintah daerah serta mengundang berbagai elemen masyarakat sekitar—mulai dari kelompok pemuda, organisasi perempuan, hingga kalangan petani—untuk terlibat dalam berbagai agenda internal agar Sekolah Rakyat dapat tumbuh dan mengakar kuat di tengah-tengah publik.
