Antara wujudkan janji Politik versus ‘Return on Investment’ Hingga Harapan Rakyat Daerah
Jakarta, LamanQu id—Program Pembangunan dan Anggaran bagi Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan hal yang berkepentingan sama yakni untuk kemaslahatan rakyat daerah. Dan bersifat mandatory.
Berhenti la bicara muluk muluk bahwa mampu ini dan itu, jika selesai dilantik sekejap mata masa berakhir ternyata tidak terbukti.
Untuk membangun daerah harus la memiliki orientasi yang berpihak pada pembangunan yang paling minimal pada kebutuhan dasar sehingga begitu banyak indeks indicator bakal dibaca rakyat daerah sejauh mana capaian capaian sudah terpenuhi dan yang mana lagi yang belum atau bahkan masih jauh dari kata lumayan.
Harus diakui pemimpin daerah terlahir atau berbasis pada politisi secara umum bahwa untuk menduduki kursi sebagai kepala daerah sangat la sulit dengan segala upaya perjuangan. Hal ini la disadari sebagai bentuk Negara demokrasi yang sudah diatur sedemikian sistematis.
Rakyat daerah dengan berbagai macam level pengetahuan dan rasa ingin tahu atau separuhnya makin mengarah pada acuh tak acuh akan keadaan seperti ini malahan lagi kebanyakan lebih ke sifat individualis sangat mudah didrive untuk kepentingan sesaat yang penting selamat untuk pagi hingga malam dan besok nya mencari atau mengais lagi.
Maka dengan keadaan serba kekurangan bagi rakyat daerah sangat memungkinkan suara suara bisa dibeli dan dipengaruhi. Terbentuknya kesenjengan bukan tidak mungkin juga bagian dari system baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja.
Dari kacamata rakyat kecil daerah yang hanya bisa berharap per lima tahun, lalu menunggu ke lima tahun selanjutnya seperti menunggu kemustahilan akan berpihak. Sehingga beralih satu decade ke decade berikutnya kesejahteraan tidak juga terwujudkan.
Entah yang mana dicarikan solusi nya terlebih dahulu, antara pertama, pengetahuan memilih pemimpin yang baik yang berkempeten mampu membuat rakyat sejahtera, kedua. Membangkitkan rasa ingin tahu sehingga nanti bertemu dengan sang ideal memimpin rakyat daerah, ketiga, membangkitkan kesadaran dengan cara memberi tahu ciri ciri pemimpin daerah yang seperti ini loh pemimpin yang bisa membawa ke arah kesejahteraan. Lalu selanjutnya mungkin ada dalam imaginasi pembaca sekalian.
Kemudian dari sisi para calon kepala daerah dengan berlatar belakang disebutkan diatas dan mengutif kalimat “There is no free lunch in the world” (gak ada makan siang gratis di dunia mana pun) bahwa amunisi atau capital harus dipersiapkan tidak sedikit pula. Sebab perhelatan Pemilukada cost politik dengan angka tidak main main pula, maka wajar saja jika terpilih nanti cashflow harus sesegera diberlakukan.
Maka terkadang janji politik terabaikan. Bahkan mirisnya lagi saking ingin mengajar ‘Return on Investment’ tidak sampai pada tahun kedua usai dilantik tidak satu dua kepala daerah terkena OTT kasus korupsi dan gratifikasi.
Dalam pengamatan sederhana penulis jika didapati ada kepala daerah yang mampu memimpin hingga habis masa periode 5 tahun dalam hal ini sudah merupakan capaian yang lumayan baik artinya tidak terlalu mengejar balik modal capital politik.
Mengamati dari system demokrasi seperti ini, dimana rakyat daerah membutuhkan pemimpin yang berpihak pada kemajuan masyarakat serta resiko mengejar Return on investment, sebaik nya sudah saat nya memulai memikirkan ada nya kenyataan yang menakutkan sebenarnya. Ada nya pembiaran yang terselubung atau keadaan seperti ini hanya dianggap sebagai dinamika demokrasi secara alami saja.
Maka sesuai apa yang banyak dikatakan, orang (mohom maaf sebelum nya, red) jabatan kepala daerah jika tidak berhati hati ibarat berada pada moncong mulut buaya.
Penulis : Arjeli Sy Jr pernah berprofesi sebagai pengajar dengan latar belakang Sastra Inggris juga pernah dipercaya sebagai hubungan masyarakat di beberapa korporasi Internasional, akhir akhir ini aktif dengan kegiatan media dan anti korupsi dipercaya memimpin sebagai Ketua DPD LSM Gerakan Pemantau Kinerja Aparatur Negara (GEMPUR) Sumsel
