Palembang, lamanqu.com – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) bakal menekan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Hal ini dikatakan oleh Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol M Zulkarnain SIK M Si. Di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Operasi Mantap Brata Musi 2023-2024, Senin (9/10/2023) di Hotel Santika premiere Palembang.
Zulkarnain mengatakan, untuk daerah rawan dan tidak rawan pemilu itu sudah ditentukan oleh Bawaslu pusat.
“Kita juga akan melihat indeks kerawanan pemilu. Kita lihat apa penyebabnya, kalau masalah wilayah yang sulit dijangkau tentunya kita akan mengedepankan wilayah perairan seperti Banyuasin kita akan tempatkan polair untuk distribusi surat suara dan kotak suara. Untuk tapal batas bagaimana penyelesaian tapal batas tersebut sehingga pendirian TPS itu benar-benar untuk melayani masyarakat yang ada di situ. Jadi jangan sampai satu keluarga tapi saat dia terpisah TPS nya tapi dijadikan satu TPS,” ujarnya.
“Kita diperintahkan oleh mabes polri untuk melihat kerawanan. Sehingga kita yang menentukan pola pengamanan jumlahnya tergantung daripada situasi di lapangan dan geografis,” tambahnya.
Wakapolda menuturkan, untuk Banyuasin itu rawan. Karena masalah di perairan yang sulit dijangkau. Kemudian masalah tapal batas sehingga masalah administrasi.
“Daerah rawan konflik akan menjadi perhatian kami. Daerah yang rawan di setiap kabupaten kota ada pola pengamanannya tentu beda.Semua kabupaten kota itu jadi perhatian kita. Karena satu permasalahan saja bisa menyebabkan proses pemilu ini menjadi terganggu dan dianggap tidak berhasil. Sehingga pola pengamanan tetap semua akan kita perhatikan,” katanya.
Ketika ditanya untuk netralitas Polri, Wakapolda menuturkan, Insya Allah pihaknya netral. Karena ada sanksi kode etik.
“Pemilu sebelumnya ada yang ditindak, ada yang diproses ada yang salah berucap, ada yang salah bertindak. Dari indikasi pasangan calon ada tiga nih kalau ada angkatan dia di pendidikan 1, 2 atau 3 itu jangan dipakai dulu sampai pemilu selesai. Takutnya foto bersama dengan angkatannya nanti dianggap mendukung salah satu calon bisa jadi multi tafsir,” bebernya.
Sementara itu, Karo Ops Polda Sums melalui kepala bagian pembinaan operasi Polda sumsel AKBP Erwin,SH mengatakan, saat ini melaksanakan rapat lintas sektor ini terkait dengan pemilu. Karena pemilu dilaksanakan di tahun 2004, dan di tahun 2023 ada tahapan salah satunya adalah kampanye.
“Tadi saya sudah jelaskan di tanggal 28 November sampai 31 Desember 2023 nanti juga ada lanjutannya mungkin wartawan sudah banyak yang tahu tahapan itu. Yang ini kita bahas di tahun 2023 pos anggaran yang kita miliki,” bebernya.
“Sebelumnya juga sudah ada wartawan yang diundang untuk menyiarkan latihan pra operasi yang kita laksanakan di tanggal 2. Kemudian ada kegiatan lain yang memang kita diminta untuk melibatkan wartawan supaya melalui beberapa kegiatan sudah awal besok ada FGD. Kemudian ada gelar pasukan tanggal 17. Selanjutnya terakhir ada deklarasi damai 20 November.
“Deklarasi damai itu setelah penetapan di KPU. Deklarasi damai setelah penetapan DCT di KPU kita kan legislatifnya. Kalau di pusat itu untuk capres dan cawapres,” tuturnya.
Untuk menekan kerawanan di Sumsel, Erwin menjelaskan, antisipasinya adalah pertama operasi mulai tanggal 19 Oktober sampai 31 Desember.
“Operasi itu kalau kita lihat kita tidak bisa mengganggu personil lain. Tapi masih ada kegiatan yang harus dilakukan seperti kegiatan rutin patroli. Kemudian kegiatan rutin yang ditingkatkan mungkin perlunya digencarkan untuk mengantisipasi pemilu kerawanan-kerawanan lainnya. Kemudian ada operasi yang akan kita laksanakan operasi pekat itu salah satunya untuk mengantisipasi misalnya contoh ada yang ingin melakukan gangguan teror-teror itu termasuk juga nanti tidak menutup kemungkinan ada hubungannya juga operasi lilin itu. Masa operasi lilin itu masa kampanye masuknya itu Desember jadi wajar saja kalau ada sesuatu yang terbaru selain juga operasi cipta kondisi terkait masing-masing wilayah,” bebernya.
Dia menerangkan, pemetaan kerawanan di Sumsel yaitu kota Palembang. Kemudian beberapa kota lain yang seperti OKU, Muba itu masih tergolong rawan kamtibmasnya untuk 3C. Untuk Empat Lawang itu memang masih tapi mereka itu lebih banyak menurut saya bukan di empat lawangnya kejadiannya malah lebih banyak di kabupaten tetangganya.
“Harapannya dengan ada rapat koordinasi lintas sektoral ini sinergitas tidak hanya instansi tapi wartawan juga punya peran juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan pemilu kita ini. Kalau kita ya sudah pasti netralitas itu pasti dan peran-peran yang lain sudah saya jelaskan stakeholder masyarakat butuh bersinergi,” pungkasnya.
