Palembang, lamanqu.com – Rapat Paripurna ke-63 DPRD Sumatera Selatan mengenai Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, memberikan beberapa masukkan kepada Gubernur Sumsel, Senin (17/4/2023).
Dipimpin ketua DPRD Hj Anita Noeringhati, wakil pimpinan H Muchendi Mahzarekki serta Kartika Sandra Desi dihadiri langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru.
Ada beberapa rekomendasi yang dibacakan Ahmad Firdaus Ishak, antara lain bidang pemerintahan untuk pengemanan data dan dokumen, upaya tindakan pencegahan penyimpangan penggunaan dana APBD pada masing-masing OPD.
Selain itu diharapkan Gubernur dapat memberikan perhatian khusus kepada inspektorat agar dapat menjalankan tugas yang diamanatkan. Selain itu, OPD dapat melakukan inovasi dan pelaksanaan tugas. DPRD diminta mendorong biro pemerintahan setda agar berperan aktif menyelesaikan tapal batas serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dari sisi bidang perekonomian memerintahkan dinas tanaman pangan dan holtikultura provinsi Sumsel agar berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai rencana bantuan alat pertanian (excavator). Mengoptimalkan petugas pendamping, mengupayakan kuota pupuk, awasi lahan beralih fungsi, awasi perusahaan yang wajib melakukan reboisasi mrmbantu masyarakat yang turun temurun dslam Real kawasan hutan lindung untuk membebaskan areal tersebut.
Dibidang keuangan, adapun rekomendasi yang diajukan antara lain agar BPKAD sebagai pejabat pemerintah keuangan daerah lebih mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antara seluruh OPD. Meningkatkan pendapatan daerah dan sektor pajak daerah. Bapenda juga diminta untuk mengoptimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Dalam hal penertiban administrasi sistem pengelolaan milik daerah yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Begitu pula dengan adanya penyaluran kredit Bank Sumselbabel sebesar Rp 20,9 Triliun. Diharapkan Bank Sumselbabel dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat umum dengan tidak melanggar norma dan aturan berimprovisasi dan inovatif dalam mengembangkan bisnis sehingga lebih dapat bersaing.
Dalam bidang pembangunan juga diharapkan agar setiap OPD perlu melakukan peningkatkan kinerja sehingga anggaran dapat terserap sesuai dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Diharpakan penyampaian laporan agar setiap OPD menyeragamkan format laporan yang menggambarkan setiap kerja OPD. Sedangkan dalam bidang kesejahteraaan rakyat, DPRD mengapresiasi dinas kesehatan atas keberhasilan yang telah mereka capai, dengan menunjukkan kinerja sangat baik didukung dana anggaran yang memadai. begitu juga dengan tenaga kerja diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru, mengapresiasi penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur tahun 2022.
“Tetap jalin kerjasama dan kita jaga mekanisme check and balance. Dan harus semakin ditingkatkan. Banyak keberhasilan yang dicapai ditingkat masyarakat. Selain itu, Penghargaan diterima tentunya akan jadi motivasi bersama,” katanya.
Herman Deru menuturkan, akan meningkatkan kinerja pada bagian keuangan dan kesejahteraan rakyat.
“Masukan-masukan ini kami terima dan akan kami jalankan. Rekomendasi sangat berharga dan akan menjadi dasar penyusunan penganggaran ditahun berjalan dan berikutnya. Upaya sudah dilaksanakan untuk mencapai target kinerja,”ucapnya.
“Saya berharap semua OPD dapat memperkuat ritme pembangunan. Dengan undang undang yang mendasarinya. Saya apresiasi dengan adanya rekomendasi sebagai wujud pengawasan dan wewenang DPRD Sumsel,” pungkasnya.
