Palembang, lamanqu.com – Pengukuhan Forum Jurnalis Parlemen dan Diskusi Publik dengan tema “Perempuan dan Politik ditahun 2024” dilaksanakan di Lantai 3 gedung DPRD Sumsel, Sabtu (4/3/2023).
Diskusi publik dengan narasumber Ketua DPRD Sums Hj RA. Anita Noeringhati SH.MH, Komisioner KPU Palembang Munawaroh S.Sos. ME, Aktivis Perempuan Yeni Roslaini Izi, dan Pengamat Politik Dr. Meita Istianda SIp, MSi.
Dalam kegiatan tersebut juga diberikan piagam penghargaan kepada anggota FJP yang sudah meninggal. Selain itu, juga diberikan uang tali asih kepada keluarga almarhum dan almarhumah.
Ketua Forum Jurnalis Parlemen (FJP) periode 2023-2026 Dudi Oskandar mengatakan, Forum Jurnalis Parlemen ini awalnya dibentuk untuk komunikasi teman-teman wartawan di DPRD Sumsel.
“FJP diharapkan jadi mitra DPRD Sumsel untuk menangkal hoaks, apalagi hoaks yang bertebaran di Sumsel menjelang Pemilu 2024,” ucapnya.
Dudi mengucapkan, dia bersyukur DPD Sumsel tidak anti kritik. “Yang terpenting berita yang diterbitkan berimbang,” ucapnya.
Sekwan DPRD Sumsel diwakili Kabag humas DPRD Sumsel, Ikhwansyah, S.Sos, M.M. menuturkan, terima kasih atas kerjasama yang baik terhadap pengurus FJF yang lama.
“Untuk pengurus yang baru selamat atas terbentuknya ke pengurusan yang baru periode 2023 2026. Semoga depan jadi lebih baik lagi,” katanya.
Ketua DPRD Sums Hj RA. Anita Noeringhati SH.MH, mengatakan pihaknya mengapresiasi adanya FJP.
“FJP ini tidak selalu nurut dengan DPRD. Tapi kadang juga ada kritikannya, tapi memberikan kritik juga memberikan saran yang membangun,” katanya
Menurutnya, memberikan informasi yang akurat. “Rekan-rekan media saya dorong untuk aktif, jadi ada ruang diskusi.Saya kenal wartawan sejak saya menjadi lawyer. Jadi saya tahu kualitas wartawan yang ada di FJP. Saya mau menjadi pembina dan memgukuhkan FJP karena saya tahu beritanya sangat objektif dan mengedepankan profesionalitas,” katanya.
Terkait diskusi ini, Anita menuturkan, untuk menjelang tahun pemilu 2024 momen keterwakilan untuk perempuan di pemilu Alhamdulillah semakin hari semakin naik. ” Untuk DPR RI tahun 2019 sudah 22%. Untuk DPRD Sumsel ke perwakilan perempuan juga sudah 22%. Peningkatan yang cukup lumayan jika dibandingkan pemilu 2009 dan 2014 untuk perwakilan perempuan,” katanya.
“Tapi saya melihat masih kurang mahasiswi atau perempuan yang single fighter.Saya ingin perempuan terjun ke dunia politik dengan kemampuan sendiri. Saya juga mendukung untuk perempuan yang maju, berbicara mengemban tugas. Jadi saya dukung perempuan yang mampu mendapatkan amanah,” bebernya.
Sementara itu, Komisioner KPU Palembang Munawaroh S.Sos. ME menuturkan, KPU Palembang saat apresiasi jika semakin banyak sekali perempuan di Palembang. Karena sejauh ini di Palembang tidak sampai 10% keterwakilan perempuan untuk di DPRD Palembang.
“Untuk pendidikan politik itu yang penting di partainya. Jika partai memberikan ruang untuk perempuan baik kuantitas dan kualitas maka saya yakin banyak muncul politisi perempuan yang mumpuni di Palembang,” ucapnya.
“Untuk kegiatan di KPU kami lebih kepada sosialisasi kepada pemilih pemula. Karena untuk kaderisasi caleg itu ada di partainya. Kami membuat kegiatan partisipasi publik terutama untuk perempuan pemilih pemula yang paling penting adalah kualitas perempuan yang dibuat di partai itu sendiri,” katanya.
Ketika ditanya tentang penundaan Pemilu, dia menuturkan, sebagai lembaga vertikal patuh dengan putusan KPU RI. Sama seperti Kabupaten KPU Kabupaten Kota hanya ketika pimpinan kami menyebutkan hasil itu seperti apa kami patuh saja.
“Sejauh ini kami masih berproses sesuai dengan tahapan dari PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Jadi tahapan yang sedang berjalan seperti pencoklitan. Kemudian pemutakhiran data tetap kami lakukan sampai pesta demokrasi 14 Februari 2022 itu sama-sama ke TPS untuk mencoblos siapa yang akan mewakili kita di parlemen,” tandasnya.
