Palembang, lamanqu.com – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Pandji Tjahjanto, S.Hut, M.Si menjelaskan, di tahun 2023 ini ada beberapa program yang dilaksanakan. Yakni rehabilitasi menanam di lahan kritis ditanam kembali. Kemudian perhutanan sosial, hutan produksi, Penerimaan negara bukan pajak( PNPB) dari sektor kehutanan, penanggulangan kebakaran hutan, penanganan ilegal logging.
“Untuk ilegal logging itu sudah berkurang. Untuk ilegal logging sudah tidak terlalu banyak,” katanya.
Sementara itu, sambung Pandji untuk illegal Land orang buka lahan jual beli lahan itu yang banyak.
“Untuk perhutanan sosial untuk diurus izinnya supaya legal. Memang syaratnya ada beberapa syarat pertama harus masyarakat setempat. Kemudian satu orang dibatasi dibatasi luasannya,” katanya.
Lebih lanjut dia menuturkan, untuk perhutanan sosial tetap berjalan.
“Tapi kita agak lebih hati-hati lagi , harus ada verifikasi yang supaya tidak ada masalah, misal diberikan izin tapi internal mereka belum clear. Program pertahanan sosial itu bagus tapi verifikasi harus lebih cermat,” katanya.
“Untuk luasan lahan perhutanan sosial tahun ini pasti bertambah. Karena masih banyak yang belum berizin. Jadi masyarakat yang sudah terlanjur mengelola lahan sudah berkebun bertani diberikan legalitas supaya mereka bisa mendapatkan akses perbankan bantuan dari pemerintah bisa diberi bantuan dari kur bisa peralatan juga bisa kalau legal,” pungkasnya.
