• Indeks
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Hubungi-kami
Sabtu, November 21, 2026
No Result
View All Result
lamanqu.com
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi
No Result
View All Result
lamanqu.com
No Result
View All Result
festival danau ranau, grand fondo banner pemkab muba kpid sumsel
ADVERTISEMENT
Home News

Anggota DPR RI Yulian Gunhar : Ilegal Mining Diduga Banyak Dibekingi Oknum Aparat, Makanya Jalan Terus

Reporter Editor Sumsel
8 Desember 2022
kegiatan pertambangan batubara
Bagikan ke Whatsapp

Palembang, lamanqu.com – Pembinaan kegiatan pertambangan batubara kepada pemerintah daerah dan izin usaha pertambangan daerah pemilihan Provinsi Sumsel diselenggarakan Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM RI dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Kamis (8/12/2022). Hadir Anggota DPR RI Komisi VII Yulian Gunhar SH MH, dan dihadiri Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementrian ESDM RI Lama Saria.

Yulian Gunhar mengatakan, bimtek Pembinaan kegiatan pertambangan batubara kepada pemerintah daerah dan izin usaha pertambangan daerah pemilihan Provinsi Sumsel diselenggarakan Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM RI bersama Komisi VII DPR RI.

“Batubara di Sumsel ini marak Illegal mining atau penambang ilegal yang sudah terjadi di beberapa titik di wilayah Sumsel contohnya di kabupaten Lahat. Itu sudah membentuk panja ilegal mining DPRD lahat itu dan sudah berkonsultasi ke panja illegal mining di DPR RRI. Kalau tidak salah ada 58 perusahaan yang mereka sampaikan tercatat dianggap melakukan penambangan secara ilegal,” ujarnya.

“Bahkan bukan hanya kurang persyaratan tetapi ada perusahaan yang memang memenuhi persyaratan untuk melakukan penambangan tapi tidak menjalankan ketentuan peraturan terkait CSR. Dan ini menjadi PR penting bagi kami anggota DPR RI komisi VII,” tambah dia.

Lebih lanjut Yulian menuturkan, kalau bicara langkah ke depan sebetulnya seluruh stakeholder ini baik kementerian ESDM DPR juga penambang tertib saja ikuti aturan tidak ada masalah. “Kalau kita patuh dengan aturan sudah selesai. Tapi karena ini peluangnya ada pengawasannya juga kurang ditambah lagi di backup oleh oknum oknum,” ucapnya.

“Bagi tambang ilegal ya harus ditindak. Yang menindak aparatnya mana berani orang dirjen Minerba turun ke bawah mau nyegel. Tapi kalau aparat oknum aparat di belakang itu maka jalan terus. Banyak dikuasai keterlibatan aparat. Kalau urusan remang-remang pasti oknum aparat terlibat pasti. Orang dia memiliki kewenangan untuk menahan orang, memeriksa orang. Kita DPR tidak punya kewenangan, Pemprov tidak punya kewenangan, dari Kementerian ESDM tidak ada semua kewenangan. Itu melekat pada aparat Kepolisian dan Kejaksaan,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumsel Hendriansyah menuturkan, DPRD Kabupaten Lahat itu ada seperti pansus menemukan ada beberapa kegiatan penambangan ilegal. Kemudian mereka ke DPRD provinsi selanjutnya mereka membawa ke DPR RI komisi VII.

” Tadi saya sudah tanya ke Pak Yulian Gunnar tindak lanjutnya akan ada seperti pertemuan antara kementerian ESDM dan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten untuk menyikapi apakah benar yang disampaikan oleh DPRD kabupaten Lahat tersebut. Karena kita belum pastikan yang disampaikan ilegal itu seperti apa. Karena kalau yang hadir hari ini ini semuanya pemilik tanbang yang resmi dan tidak bisa dicap sebagai ilegal. Tuduhan-tuduhan ini harus dikonfirmasi dulu di lapangan seperti apa,” tuturnya.

Dia menjelaskan, ilegal mining ini yang menjadi PR bersama karena memang kewenangannya sekarang ada di pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat harus memiliki program-program penyelesaian dari kegiatan illegal mining ini.

“Kita di daerah ini menunggu tapi kita akan support karena pasti negara dan daerah dirugikan dengan kegiatan illegal mining ini. Pertama mereka tidak membayar royalti, sedangkan royalti adalah bagian yang akan dibagi hasilkan dari dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) ke daerah,” ucapnya.

Kemudian sambung Hendriansyah, ilegal mining ini soal lingkungan mereka tidak melakukan perbaikan lingkungan seperti yang memiliki izin. Misalnya lobang-lobang dibiarkan. Kemudian pengangkutannya juga seperti itu perusahaannya kendaraan yang merusak jalan karena tonase berlebihan dan sebagainya. “Ini akan ada tindakanlah dari pemerintah, kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat,” tuturnya.

“Untuk aparat terlibat dalam illegal mining itu bukan wewenang kami. Karena kami ingin kegiatan illegal ini dapat diselesaikan di Sumsel,” tambahnya.

Dia menjelaskan, di Undang-Undang 3 tahun 2020 kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batubara itu pindah ke pusat semua, dari mulai batubara logam, batuan, galian c.

Kemudian di Perpres 55 sebagian diberikan sebagian diberikan ke pemerintah daerah yaitu mineral non logam l, mineral non logam jenis tertentu dan batuan atau galian c yang lebih dikenal. Untuk logam misalnya emas besi dan batubara itu tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat perizinan perawatan dan lainnya.

“Kemarin itu kita minta agar pemerintah daerah diberi porsi ikut juga dalam kegiatan mineral dan batubara walaupun undang-undangnya mengatur seperti itu. Tapi Perpres hanya mengakomodasi bagian saja. Sehingga kita tidak bisa berbuat banyak misalnya ada pelanggaran di sektor batubara maka Pemerintah daerah hanya meneruskan saja ke pemerintah pusat, dan pemerintah pusat akan menindak lanjut. Tetapi gubernur dan pemerintah daerah tidak bisa memberikan tindakan karena bukan kewenangannya,” tegasnya.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementrian ESDM RI Lama Saria menuturkan, bimtek ini menjelaskan tentang adanya Undang-Undang 3 tahun 2020 dan turunannya PP 96 tahun 2021.

“Di Sumsel ada sekitar 146 pemegang izin usaha pertambangan, dan telah melaksanakan kegiatan dengan baik dan tingkat produksinya sudah mencapai 73 persen.

“Kewenangan kami melakukan pengawasan terhadap IUP kegiatan pertambangan yang berizin. Terhadap yang ilegal itu sudah kami laporkan kepada yang berwenang baik kepada Polres tempat ataupun Polda setempat. Artinya kami berharap itu bisa ditindak lanjut untuk dilakukan penertiban ataupun penindakan terhadap penambang-penambang ilegal,” katanya.

Ketua pelaksana, S. Sri Raharjo menambahkan, dia bersyukur kegiatan ini berjalan lancar. Pesertanya pemegang izin usaha pertambangan di Sumsel.

“Semoga pemegang izin bisa memahami aturan yang berlaku dan berkegiatan sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.

Tags: Ilegal Miningizin usaha pertambanganPengusahaan Batubara
ADVERTISEMENT
Previous Post

Tes Wawancara Badan Ad Hoc PPK Dilaksanakan 14-16 Desember, Hendri Alma Wijaya Berharap Yang Terpilih Memiliki Integritas dan Bebas Dari Kepentingan Politik

Next Post

Gubernur Sumsel : Kinerja Penyuluh Pertanian Harus Ditingkatkan Untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian

Editor Sumsel

Info Terkait

tersangka kasus dugaan korupsi, korupsi tata kelola izin usaha pertambangan, korupsi IUP PT QSS

Usut Korupsi Tambang di Kalbar, Kejagung Tetapkan Pemilik PT QSS Jadi Tersangka

22 Mei 2026
Tambang Ilegal di Muara Enim

Potensi Kerugian Negara 556,8 Milyar, BC Pelaku Tambang Ilegal di Muara Enim Diringkus Tim Ditreskrimsus Polda Sumsel

21 Oktober 2024
Akademisi Fakultas Hukum Unpad

Akademisi Fakultas Hukum Unpad Desak Pembebasan Mardani H Maming

18 Oktober 2024

Berita Terbaru

Rasyid Rajasa: Generasi Muda Harus Cerdas Mengelola Keuangan untuk Membangun Masa Depan

Dilantik Sebagai Wabendum BPP HIPMI, Ahsanul Amali: Pesan Ketum Akan Jadi Poin Penting

Sistem Pengamanan Kilang Plaju Raih Predikat Baik dari BNPT, Siap Jaga Ketahanan Energi Nasional

Kantor Hukum Dr. Hasanal Mulkan, S.H., M.H. & Partner Laporkan Dugaan Penganiayaan di Lingkungan Kerja SPPG Bukit Baru 02 Palembang

Perkuat Sinergi Berantas Narkoba, Ditjenpas Sumsel Tegaskan Komitmen Wujudkan Lapas dan Rutan Bersih Narkoba

Polda Sumsel Musnahkan Sabu 600 Gram dan Ekstasi

1300 Peserta Naik Online Dan Offline Akan Mengikuti Seminar Nasional, Berikut Beberapa Penjelasannya

Seminar Pendidikan HGN 2026: Herman Deru Tekankan Pentingnya Pembelajaran Kreatif

Andie Dinialdie Turun ke Tengah Warga, Bagikan Sembako HUT Golkar

Berita Populer

HUT PHR Ke-8, Bergembira dan Berbagi Bersama di Wilayah Kerja Zona 4

HUT PHR Ke-8
Reporter Editor Sumsel
18 November 2026

Prabumulih, LamanQu.Com - Pertamina Subholding Upstream Regional 1 Zona 4 (PHR Zona 4) melaksanakan rangkaian acara menyambut ulang tahun ke-8...

Read more

Jajaki Potensi Pemanfaatan Green Hydrogen, Pertamina Dorong Pengembangan Energi Rendah Karbon di Kilang Plaju

Jajaki Potensi Pemanfaatan Green Hydrogen, Pertamina Dorong Pengembangan Energi Rendah Karbon di Kilang Plaju
Reporter YN
18 November 2026

Plaju,LamanQu.Com-Pengembangan energi rendah karbon menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi dan keberlanjutan sektor energi nasional. Sejalan dengan...

Read more

Tingkatkan Kapasitas Masyarakat, Medco E&P Lematang Bersama Pusat Penelitian Karet Sembawa Gelar Pelatihan Budidaya Kelapa Sawit

Budidaya Kelapa Sawit
Reporter Editor Sumsel
13 November 2026

  ​Banyuasin, 12 November 2026 – Dalam pelaksanaan aktivitas operasinya, KKKS Medco E & P Lematang (Medco E&P) juga turut...

Read more

Workshop Tata Kelola Media, JMSI Menargetkan Pengelolaan Media Profesional

Workshop Tata Kelola Media
Reporter Editor Sumsel
13 November 2026

Palembang, LamanQu.Com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan menggelar Workshop Tata Kelola Media Digital Online agar Tetap Survive, Senin,...

Read more

© 2026 DIgital Media Sriwijaya

  • Indeks
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kode Etik
  • Redaksi
  • Hubungi-kami
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Entertainment
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Lainnya
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Fashion
    • Treveling
    • Health
    • Komunitas
    • Opini
    • Tokoh
    • Religi

© 2026 DIgital Media Sriwijaya

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In