Palembang, lamanqu.com – Pembukaan rapat forum penataan ruang (FPR) untuk melaksanakan pembahasan lintas sektor provinsi persetujuan substansi revisi RT RW Kabupaten Empat Lawang 2022-2024 dilaksanakan di aula Dinas PUBM dan TR Provinsi Sumsel, Kamis (3/11/2022).
Kabid Tata dan Tata Ruang PUBM dan Tata Ruang Ardani Saputra menerangkan, berdasarkan PP nomor 21 tahun 2021 2021 dan Permen nomor 11 tahun 2021 tentang tata cara penyusunan revisi RT RW itu ada tahapannya. “Memang seperti itu bahwa mereka setelah mereka menyusun dan menyelesaikan administrasi berkas-berkas mereka masalah revisi tata ruang yang menyangkut data-data yang dibutuhkan. Setelah cukup lengkap. Sebelum mereka yang acara tadi pembahasan lintas sektor revisi RT RW Empat Lawang dengan mengundang tata ruang dinas opd dinas dinas vertikal kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan Empat Lawang diundang lagi rapat itu. Jadi yang disusun oleh kabupaten empat Lawang dalam revisi RT RW mereka dipaparkan di situ,” ujarnya.
Ardi menuturkan, kawan-kawan yang diundang ini mereka memberikan tanggapan terutama di forum tata ruang dari dinas PU bina marga Provinsi ini kita memberikan berita acara.
“Kita mengeluarkan berita acara. Nah berita acara ini memang sesuai aturan PP yang mengatur masalah tata cara revisi RT RW dan berita acara ini wajib,” katanya.
Ardani menerangkan, berita acara inilah yang akan mengantarkan dinas tata ruang untuk berproses di DPRD. Kalau tidak ada berita acara ini tidak bisa berproses di DPRD untuk membahas masalah substansi isi dari RT RW itu.
“Jadi dalam jangka waktu satu minggu ke depan kami harus mengeluarkan berita acara m, bahwa revisi RT RW 4 Lawang sudah berproses di provinsi. Sudah dicek sudah diperiksa dan sudah dirapatkan di berita acara itu teknis revisi RT RW Empat Lawang,” bebernya.
“Kemudian untuk berproses di DPRD Empat Lawang. Dari situ nanti masih ada kelanjutannya lagi prosesnya lagi RT RW-nya. Jadi setelah berita acara mereka akan berproses di Empat Lawang dalam masalah substansi isi karena ini kepentingan pemerintah kepentingan DPRD dan kepentingan rakyat. Setelah mereka berproses di DPRD, nanti DPRD baru membuat surat keterangan bahwa revisi RT RW Empat Lawang sudah berproses di DPRD, dan DPRD sudah menggunakan surat pengantar kepada pemerintah atau OPD kabupaten Empat Lawang untuk verifikasi di kementerian ATR,” tuturnya.
Ardani menjelaskan, Kementrian ATR mereka berproses lagi diverifikasi lagi substansi dan teknis tetap mengulang lagi di sana setelah berperang proses di kementerian ATR mungkin sekali, dua kali tiga kali perbaikan lagi. Baru nanti diputuskan setelah cukup pemerintah kabupaten Empat Lawang akan melaksanakan lintas sektor untuk penerbitan persetujuan substansi yang sudah dibahas tadi di DPRD.
“Substansi keluar baru nanti di Perda masih panjang prosesnya mudah-mudahan proses mereka tidak ada masalah, tidak ada yang menghalang karena dalam proses ini persyaratannya banyak yang harus dipenuhi peta dasar. Bahas hari ini baru sebatas untuk mengeluarkan berita acara,” paparnya.
“Seminggu selesai keluar berita acara masukkan dari OPD vertikal dari kabupaten-kabupaten itu harus diakomodir dulu bahan inilah yang akan menjadi perbaikan untuk mereka,” tandasnya.
“Hadir dalam rapat dari Sekda dan OPD terkait dari Empat Lawang, ada dari 59 peserta untuk zoom, dari zoom inilah yang banyak masukkan-masukannya dari beberapa kabupaten perbatasan,” ucapnya.
“Tapal batas batas antar wilayah administrasi wajib di setiap pembahasan mereka diundang karena masalah batas ini menyangkut struktur dan tata ruang di RT RW masing-masing termasuk tata guna tata kelolaan di RT RW masing-masing jadi RT RW-nya harus sinkron. Kemendagri tentang tapal batas antar kedua wilayah antar kedua wilayah inilah dibicarakan tadi RT RW ini adalah kesepakatan bersama. Tidak boleh tidak boleh dalam prakteknya ini misalnya menetapkan daerah persawahan ini menetapkan daerah industri sehingga sawah ini akan digusur ini tidak boleh,” pungkasnya.
