Palembang, lamanqu.com – Gubernur Sumsel H Herman Deru berjanji akan melantik 7 komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2024 setelah hari raya Idul Fitri. Namun sayang, hampir satu bulan setelah hari raya Idul Fitri masih belum ada kejelasan pelantikan komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2024.
Pengamat Kebijakan Publik Bagindo Togar miris melihat sikap Gubernur Sumsel Herman Deru yang hanya memberikan janji. Dengan kondisi tersebut, harusnya para komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2024 pro aktif dengan melaporkan nasib mereka ke Komisi 1 DPRD Provinsi Sumsel. Tujuannya agar Komisi 1 DPRD Sumsel kembali mengingatkan Gubernur Sumsel.
“Mereka para komisioner berhak mengadukan nasib mereka ke Komisi 1 DPRD Provinsi Sumsel. Karena DPRD Provinsi Sumsel yang bisa memperjuangkan nasib mereka,” ujarnya saat dihubungi via telepon, Rabu (25/5/2022).
Menurutnya, posisi Gubernur Sumsel saat ini sedang galau dengan segala kinerjanya sekarang. “Jika tidak diingatkan, sisip dikit tidak ada kejelasan pelantikan 7 komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2024. Karena mereka yang terpilih, ini sudah keputusan DPRD Provinsi Sumsel. Mereka harusnya secepatnya dilantik, tapi tidak ada kejelasan sampai 6 bulan setelah dinyatakan lulus fit dan profer tes. Dan Komisoner KPID Sumsel yang lama santai karena jabatannya terus diperpanjang,”ucap Bagindo.
Bagindo menuturkan, bagaimana 75 orang DPRD Provinsi Sumsel memperjuangkan hak jutaan rakyat Sumsel. Jika tidak bisa memperjuangkan 7 orang komisioner KPID Sumsel ini. “Harusnya DPRD Provinsi Sumsel menyurati Gubernur Sumsel agar segera melantik 7 komisioner KPID Sumsel yang terpilih,” katanya.
Bagindo juga mengingatkan Gubernur Sumsel Herman Deru agar tidak terbiasa memberikan janji saja. Tapi harus mampu menepati janjinya.”Ini menunjukkan kualitas diri. Pak Herman Deru jangan hanya memberi janji- janji seperti pemberi harapan palsu (PHP) ,” bebernya.
“Jika DPRD Provinsi Sumsel sudah mengingatkan dan menyurati Gubernur Sumsel, tapi masih belum memberi kejelasan pelantikan Komisioner periode 2021-2024, itu artinya Gubernur Sumsel tidak menghormati dn menghargai keberadaan dan fungsi DPRD Provinsi Sumsel,” tegasnya.
Melihat ketidakpastian pelantikan Komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2024, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumsel Antoni Yuzar menyatakan akan kembali mempertanyakan hal tersebut kepada Gubernur Sumsel. “Dewan akan kembali mendesak lewat paripurna,” ucapnya singkat ketika dihubungi via Whats Apps.
