Palembang, lamanqu.com – Reses Tahap III Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil Sumsel II (Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, Sematang Borang) pada 7 Desember 2011 dilaksanakan di Kelurahan Pipa Reja di Masjid Dzikri.
Reses dihadiri Muhammad Yansuri SIp (Partai Golkar), Ir H Zulfikri Kadir (PDI Perjuangan), Antoni Yuzar SH MH (PKB), HM Anwar Al Syadat SSi MSi (PKS), Dr H Budiarto Marsul (Partai Gerindra), Tamtama Tanjung (Partai Demokrat), H Nopianto (Partai Nasdem).
Ir H Zulfikri Kadir mengatakan, salah satu sumpah Anggota DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat. “Kami datang kesini, menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan hajat masyarakat. Tugas kami ini reses murni untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut Zulfikri menuturkan, tugas DPRD Provinsi Sumsel adalah membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD. “Salah satu sumber dari APBD adalah dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Dana dari APBD ini dikembalikan lagi ke masyarakat dengan cara membangun infrastruktur,” bebernya.
Sementara itu, H Nopianto menambahkan, untuk aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan jalan setapak, gorong gorong , peninggian jalan, diharapkan usulan bapak ibuk dibuat secara tertulis bersama-sama dengan perangkat RT, Lurah. “Kalau gorong gorong, jalan lorong itu wewenang Pemkot Palembang dalam hal ini PUPR, kita akan dorong agar cepat direalisasikan,” katanya.
Mengenai program pengendalian banjir di Palembang, Nopianto menjelaskan, sebagaian leading sektornya di PUPR Kota Palembang, dan sebagian dibackup OPD Pemprov.
“Banyak sekali program Pemprov dalam memback up Pemkot dalam mengendalikan banjir di Palembang. Salah satunya adalah dengan membangun kolam retensi. Di tahun 2022 akan dibangun kolam retensi di Simpang Bandahara. Pembebasan lahannya sharing Pemprov dan Pemkot, dan untuk pembangunannya dilakukan Balai Besar,” paparnya.
Menurut Nopianto, semakin banyak kolam retensi di Palembang itu samakin bagus untuk mengendalikan banjir. “Tapi pembangunan kolam retensi butuh dana besar. Lahan yang dibutuhkan juga luas dan harus dibeli dari masyarakat. Oleh sebab itu, untuk membuat kolam retensi pembebasan lahannya sharing Pemprov dan Pemkot,” terangnya.
Menanggapi aspirasi dari masyarakat tentang kehadiran Anggota DPRD Sumsel dalam kegiatan keagamaan seperti di Masjid, Nopianto menuturkan, kegiatan keagamaan selama covid-19 ini dibatasi, apalagi diwaktu awal covid.
“Tetapi kita bersyukur, sudah tiga bulan terakhir sejak 60 persen masyarakat Palembang sudah divaksin, kegiatan keagamaan sudah mulai dilonggarkan. Sejak tiga bulan lalu, kita anggota DPRD Sumsel mulai aktif hadir dikegiatan di masjid-masjid, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Kita tidak boleh lalai memakai masker, karena covid-19 ini belum hilang,” tandasnya.
