Palembang, lamanqu.com – Amril, S.T., S.H., M.H, Ali Hanapiah, SH dan Renaldo Anggriansyah, SH advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum A2R & Partners bertindak untuk dan atas nama mewakili kliennya Yenni Puspita Sari sebagai Direktur Utama PT Esbe Yasa Pratama selaku Tergugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi dalam perkara Nomor: 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, perkara Nomor: 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, dan perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg.
Amril, S.T., S.H., M.H mengatakan, PT Semen Baturaja sebagai Tergugat I Konvensi diwakili Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum CBS yang diketuai oleh Chrishandoyo Budi Sulistiyo, S.H., M.H dan PT Esbe Yasa Pratama sebagai Tergugat II Konvensi, yang digugat oleh mantan pekerjanya melalui Kuasa Hukumnya Hendra Wijaya, S.H di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus.
Perkara berjalan sampai ke tahap jawab menjawab, Tergugat I Konvensi melakukan gugatan Rekonvensi, dia menggugat Penggugat Konvensi yakni pekerja sebagai Tergugat I Rekonvensi dan kita selaku Tergugat II Konvensi ditarik juga sebagai Tergugat II Rekonvensi, dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut masalah kerugian Imateril, karena dengan adanya gugatan dari Pekerja/Penggugat Konvensi, nama baik PT.Semen Baturaja/Tergugat I Konvensi tercemar. Sehingga mereka menggugat balik Pekerja/Penggugat Konvensi /Tergugat I Rekonvensi dan kita PT Esbe Yasa Pratama ditarik sebagai Tergugat II Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Imateril PT.Semen Baturaja sebesar 1 (satu) miliar rupiah per Nomor Perkara.
“Tergugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi melakukan eksepsi terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ PT.Semen Baturaja yang menuntut kerugian Imateril bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, ” ucapnya.
Setelah Kami eksepsi, dan Alhamdulilah eksepsi kami diterima majelis hakim. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tidak berwenang memeriksa gugatan Imateril yang diajukan PT.Semen Baturaja dalam Rekonvensi,” urainya.
Amril menuturkan, Semen Baturaja melakukan gugatan Rekonvensi. Hari ini putusan sela, perkara tetap berjalan dalam Konvensi. Yang gugatan Rekovensi tidak dilanjutkan, ini Putusan Sela.
“Kami sepakat dengan majelis hakim, kami melakukan eksepsi bahwa itu bukan kewenangan PHI untuk melakukan pemeriksaan mengenai gugatan Imateril tadi. Yang kami tangani tiga perkara, satu perkara satu orang penggugat. Nomor perkara beda, tapi cerita sama masalah PHK,” pungkasnya.
Terpisah, Pengecara pekerja Hendra Wijaya dalam perkara Nomor: 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, perkara Nomor: 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, dan perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, Hendra Wijaya mengatakan, hari ini menghadirkan saksi penggugat.
“Gugatan Rekonvensi dari Tergugat 1 Konvensi (PT.Semen Baturaja) ditolak untuk perkara Nomor: 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, perkara Nomor: 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, dan perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg. gugatan Rekonvensi Penggugat yang ditolak majelis hakim dalam perkara nomor 32,33 dan 34. Itu dari pihak PT Semen Baturaja mendalilkan meminta ganti rugi imateril dan memerintahkan majelis PHI untuk memerintahkan panitera untuk mencabut izin usaha tergugat 2 Rekonvensi atau PT PT Esbe Yasa Pratama.
“Rekonvensi tersebut dalam putusan sela majelis hakim menolak gugatan rekovensi dari PT Semen Baturaja, karena diluar kewenangan majelis hakim. Karena PHI secara aturan UU Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial pasal 55 dan pasal 56 menyebutkan majelis hakim hanya memiliki 4 kewenangan yakni perselisihan hak, kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antar serikat pekerja. Jadi yang dituntut PT Semen Baturaja meminta imateril atas pencemaran nama baik tuntutan imateril setelah diperiksa majelis hakim tidak ada kewenangan majelis hakim
Artinya yang mereka pinta itu ditolak untuk perkara Nomor: 32/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, perkara Nomor: 33/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg, dan perkara Nomor: 34/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg.,” katanya saat diwawancarai di PN Palembang, Senin (21/6/2021).
Hendra menuturkan, eksepsi tergugat 2 rekovensi itu hal yang benar, itu diluar kewenangan majelis hakim.
“Kami melihat penggugat rekovensi untuk pencemaran nama baik itu salah besar. Karena dalam penyelesaian hubungan industrial pihak pihak mana yang harus tanggung jawab. Dari awal penggugat konvensi menarik PT Semen Baturaja, karena semen baturaja memberikan pekerjaan kepada penggugat, tidak ada pencemaran nama baik,” bebernya.
“Harapan kita disini PT Semen Baturaja dibebankan membayar selisih pesangon, karena bukti di disnaker mereka tidak mendaftarkan jenis pekerjaan penunjang sejak tahun 2013 sampai 2018. Jadi PT Semen Baturaja mereka bertanggung jawab,” tandasnya.
