Palembang,LamanQu.Com-Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam hal ini Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menghadiri serta membuka kegiatan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Indonesia Se Indonesia Tahun 2026 bertempat di Grandballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).
Tema Rakornas sendiri yakni “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”.
Rakornas ini sendiri dihadiri dari Ketua Komisi Informasi Pusat RI Handoko Agung Saputro (Fb. Fx. Handoko Agung Saputro, S.Sos), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Komisaris Besar (Kombes) Polisi Bismo Teguh Prakoso, Auditor Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reita Clara Triana Pasaribu, Bupati Sumenep H Achmad Fauzi Wongsojudo, Kepala Biro dan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Dr Darmayanti, S.E., M.M, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta undangan lainnya.
Dikatakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan, menyoroti pentingnya pembahasan pemenuhan hak informasi publik. Ia berharap forum tersebut dapat merumuskan informasi yang dapat disampaikan pemerintah kepada masyarakat, termasuk informasi dari jajaran kepolisian.
Melalui Rakornas dan Rakornis ini, kami berharap dapat merumuskan langkah-langkah pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan informasi apa saja yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.
“Keterbukaan informasi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui pelayanan informasi yang berkualitas. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Dr H Herman Deru, S.H., M.M, saya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut saya, pemerintah tidak boleh menutup akses terhadap informasi yang menjadi hak masyarakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”.
“Di mana Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan para pemangku kepentingan mengenai peran strategis Komisi Informasi sebagai mitra pemerintah sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, saya menilai, meskipun saat ini akses informasi telah tersedia melalui berbagai saluran, belum tentu seluruh masyarakat mengetahui tata cara memperoleh informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, sosialisasi harus terus diperkuat agar masyarakat memahami hak-haknya dalam mendapatkan informasi publik.
Saya menilai Komisi Informasi memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, lembaga tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh informasi sekaligus mendorong pemerintah memenuhi hak publik.
“Komisi Informasi ini memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Selama ini, masih banyak informasi yang belum tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.
Begitu juga disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat RI Handoko Agung Saputro (Fb. Fx. Handoko Agung Saputro, S.Sos), bahwa keterbukaan informasi harus menjadi instrumen untuk memastikan akuntabilitas pemerintahan. Dimana hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 tidak hanya sebatas mendapatkan dokumen.
Masyarakat juga berhak mengetahui proses pengambilan kebijakan, penggunaan sumber daya publik, hingga alasan di balik keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
“Dimana menurut saya keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan atau jumlah badan publik yang memenuhi standar pelayanan informasi,” ucapnya.
Begitu juga ditambahkan Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat, Joemarthine Chandra, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi Komisi Informasi Pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan keterbukaan informasi publik.
“Saya berharap Rakornas-Rakernis dapat menghasilkan langkah strategis dan rencana aksi bersama yang dapat diterapkan oleh Komisi Informasi di seluruh Indonesia. Dengan demikian, hasil pembahasan forum ini dapat ditindaklanjuti menjadi program kerja yang terukur dan berkelanjutan.
“Rangkaian Rakornas-Rakernis Komisi Informasi se-Indonesia 2026 berlangsung pada 17-19 November 2026. Agenda kegiatan mencakup seminar nasional, pembahasan bidang internal dan eksternal melalui Rakernis, serta pleno untuk menyampaikan hasil pembahasan dan mengesahkan rekomendasi,” imbuhnya.
(Yanti)










