Palembang, lamanqu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pera KP) Kota Palembang, kembali melakukan sosialisasi , Permendagri No 9 tahun 2009 dan Standard Operasional Presedur (SOP) proses penyerahan Prasaranan, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan di Kota Palembang.
Kegiatan sosialisasi yang dipusatkan di Hotel Aryaduta Palembang, Kamis (26/11/2020) ini Pera KP Palembang melibatkan semua stokeholder yang terkait, mulai dari REI, Apersi, Pengembang Indonesia, BPN dan balai Penyedia perumahan yang ada.
Assiten II Pemkot Palembang Ansori mengatakan, saat ini sudah 116 pengembang yang telah siap menyerahkan PSU ke Pemkot Palembang, yang meliputi taman, jalan, saluran drainase dan tempat ibadah.
“Kalau sudah diserahkan ke Pemkot Palembang, ini akan menjadi aset kita (Pemkot Palembang), dan kita yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaannya,” tegasnya.
Dari total seluruh pengembang yang melakukan aktivitas pembangunan perumahan di Kota Palembang, kata Ansori, akan terus dilakukan sosialiasi terkait Permendagri No 9 tersebut, agar mereka secepat mungkin untuk memenuhi kewajiban mereka untuk melakukan serah terma asset yang ada.
“Kalau berkas yang masuk sudah ada 116 pengembang yang akan menyerahkan asset ke kita, memang dari jumlah itu belum semua pengembang yang melakukan kewajibannya, namun semuanya masih berlanjut akan bertahap mereka melakukan penyerahan asset itu nantinya,” katanya.
Sejauh ini, kata Ansori tidak menemui kendala dalam proses penyerahan asset tersebut, terlebih setiap pengembang saat akan mengajukan permohonan pembangunan telah terikat yang diatur dalam Permendagri no 9 tahun 2009 yang tertuang dalam kesepakatan dalam advisplaning pembangunan dan telah disetujui pihak pengembang.
“kedepan juga pihak pengembang akan diwajibkan untuk membuat resapan air setiap satu unit bangunan untuk resapan air yang bertujuan untuk menimalisir genangan air,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pera KP Palembang Affan Prapanca Mahali mengatakan, pihaknya terus melakukan himbauan berupa sosialiasi secara terus menerus kepada pihak pengembang, terlebih belum lama ini juga ada atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar untuk melakuakn serah teriam aset yang dibangun ke Pemkot Palembang.
“Selama ini sudah berjalan tapi kurang optimal perlu upaya sosialisai himbauan secara terus menerus, dan dipastikan aset terserah terimakann dengan baik, pihak pengembang ke Pemkot melalu tahapan sesuai aturan sehingga terjadi transfer kepemilikan ke Pemkot Palembang,” jelasnya.
Affan, menargetkan tahun ini ada 50 pengembang yang siap untuk melakukan serah terima aset, ternyata tingginya kesadaran pihak pengembang, pihaknya mencatat ada 116 pengembang yang siap untuk melakukan penyerahan aset itu nantinya.
“2020 ada 50 unit, ternyata ada sudah 116 yang berminat mnyerahkan, dari 1.335 perumahan yang ada,” ungkap Affan .
Diungkapkan Affan, seharusnya pihak pengembang wajib melakukan penyerahan aset, setelah dua tahun perumahan selesai pembangunan.
“Merujuk aturan yang ada 2 tahun perumahan selesai, sudah mengajukan penyerahan asset, tapi untuk memastikan ini berjalan kita akan buat SOP, kedepan sesuai aturan Permengadri, Perda, saat ini kita telah melakukan revisi,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perumahan Dinas Pera KP yang juga sekaligus sebagai Ketua Koordinator Kesekteriatan Ir. Yudha Fasdyansyah IPM menjelaskan, struktur tim verivikasi penyerahan PSU tersebut, yang diatur dalam Permendagri no 9 tahun 2009 tersebut, terdiri dari tim verifikasi yakni tim besar dan tim kesekteraiatan.
“Tim di ketuai Sekda Palembang dan Wakil ketua Assiten II dan Kepala Bapeda, dan wakil unsure Ketuanya Kepala Dinas Pu PR Palembang sedangkan peran Kepala Dinas Pera KP sebagai sekretaris tim,Tim ini sendiri memiliki wakil Keuangan BPKAD, sehingga memang dalam pengaturan komposisi tim ini tidak bisa dibuat sendiri tetapi sesuai Permendari,” kata Yudha.
Nah, system kerjanya, tim sekretariat koorinator kesekretaraiatan yang kini dipercayakan kepada dirinya, kata Yudha melakukan dan memproses dari awal masuk permohona verifikasi data dan administarsi hinga proses dilapangan.
“Harus ada kesesuaian advis palning dan dilapangan, yang jelas sampai saat ini luar biasa kita apresiasi untuk pengembang di Palembang, kami tidak mengira banyak yang telah siap menyerahkan PSI dari prekiraan hanya 50 berkas yang masuk mencapai 116,” katanya.(RED)
