Palembang, lamanqu.com – Pelantikan DPW Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sekaligus menggelar diskusi dengan Tema ” Anggaran APBD 2021 Yang Berpihak Kepada Rakyat “. Kegiatan diskusi digelar di Aula DPRD Provinsi Sumsel, Kamis （29/10/2020）.
Anggota DPRD Provinsi Sumsel Komisi 5 Syaiful Fadli yang merupakan salah satu narasumber mengatakan, ini diakhir tahun ini jadi sangat pas diskusi tentang APBD ini. Kenapa kita selama ini sangat sedikit sekali dari masyarakat untuk mengkritisi APBD di Sumatera Selatan. ” Jadi ini salah satu mahasiswa kami yang mana mengangkat tema Anggaran APBD Yang Berpihak Kepada Rakyat,” ungkap Syaiful
“Ini sangat pas kita awal bulan November di DPRD akan membahas APBD Tahun 2021 jadi momennya pas. Karena pembahasan ini harus melibatkan semua elemen masyarakat karena APBD yang diharapkan itu benar benar berpihak kepada masyarakat,“ terang Syaiful
Lebih lanjut Syaiful mengatakan, syarat wajib pemerintah didalam APBD itu untuk pendidikan itu misalnya 20{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460}, dan untuk kesehatan 10{8683c2092de492d2a190cf7fbc06166f47c1e4e1eec97bd8c795afb1b4b0e460}. Kalau anggaran wajib tidak terpenuhi otomatis kalau tidak mencapai urusan wajib dan urusan pilihan dan DPRD berhak untuk menanyakan kepada eksekutif,“jelas Syaiful
“Kalau Tahun 2020 anggaran pendidikan sudah mencapai 20 persen dan kesehatan 10 persen. Hanya memang kami di Komisi V akan lebih menyorotin lagi dan anggaran ini lebih sesuai dengan anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan. Karena kemarin 20 persen dipendidikan itu fungsi pendidikan baru. Nah kita ingin 20 persen itu betul betul anggaran pendidikan. Daerah lain bisa DKI dan Jabar mereka bisa sampai anggaran khusus pendidikan itu bisa 20 persen maka kita baru fungsi pendidikan,“jelas Syaiful Fadli
“Kalau fungsi pendidikkan artinya anggaran melekat di OPD yang lain. Kalau Sumatera Selatan ini baru fungsi pendidikan. Kita akan menggawal kedepan supaya pemerintah memberikan APBD sesuai dengan anggaran di bidangnya masing masing. Khusus pendidikkan 20 persen dan kesehatan 10 persen. Tapi bukan fungsi kesehatan ini yang akan kami kawal di Komisi V ,” tutup Syaiful Fadli. (Yanti)
