Palembang, lamanqu.com – Dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Pemerintah kota Palembang lakukan kesepakatan bersama terkait kerjasama pembangunan di wilayah perbatasan.
Dijelaskan Walikota Palembang, H. Harnojoyo menjelaskan, bahwa hal tersebut merupakan suatu kelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Walikota Sebelumnya, yaitu Edi Santana bersama mantan Bupati Banyuasin, Amiruddin Inoed.
“Tapi tadi kami minta jangan hanya seremonial, tetapi harus kongkrit. Seperti contoh kecil masalah PDAM, tidak mungkin Palembang menikmati fasilitas air bersih, tetapi masyarakat Banyuasin justru tidak menikmati,” kata Harnojoyo di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang, Selasa 25 Agustus 2020.
Walikota Palembang dua periode tersebut juga menjelaskan, bahwa saat ini Pemerintah kota Palembang masih terkendala terkait kapasitas produksi yang dinilai masih belum dapat memenuhi untuk memenuhi hal tersebut.
“Mudah-mudahan tahun 2021 kita selesai melaksanakan itu, artinya baru bisa menikmati semua. Yang pasti semua pelayanan, baik itu dukcapil ataupun Tapalbatas,” ujarnya.
“Yang penting saat ini kita diamanatkan untuk melayani, jangan sampai kita mempersulit apa yang menjadi keinginan masyarakat. Niat itulah yang saya nilai patut untuk dihargai,” tambahnya.
Terkait pembebasan wilayah, Harnojoyo menjelaskan bahwa saat ini permasalahan pembebasan wilayah baru terselesaikan melalui proses Bappeda, sehingga akan kembali dilanjutkan melalui verifikasi dari pihak DPRD serta akan dilakukan penyampaian kepada Gubernur Sumatera Selatan.
“Yang jelas dari titik nol, kota Palembang kita tarik 15 kilometer yang InsyaAllah kita minta nanti perbatasan alam, baik jalan atau sungai sehingga tidak diperdebatkan lagi dikemudian hari. Dan kesepakatan inilah juga yang akan dikerjasamakan,” tungkasnya. (wira)
