Palembang, lamanqu.com – Ketua Komisi VIII DPR RI H. Yandri Susanto S.Pt didampingi Wakil Ketua H. Marwan Dasopang beserta 14 anggota Komisi VIII melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sumsel, Rabu (18/12).
Mereka diterima langsung oleh Kakanwil Kemenag Sumsel DR. HM. Alfajri Zabidi MM, M.Pd.I didampingi Kepala Bagian Tata Usaha H. Abadil, para kepala bidang dan pembimas, serta Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Sumsel di Aula Kanwil.
Pertemuan sendiri dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga 12.30 WIB. Banyak hal penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut seperti persoalan haji, persoalan penyuluh agama, persoalan kerukunan, persoalan pendidikan madrasah.
Termasuk soal implementasi PMA Nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim
Komisi 8 DPR RI mendengarkan Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan rombongan yang dikomandoi oleh Yandri Susanto ini membuahkan beberapa hasil yang pertama adalah kehidupan beragama di Sumsel diantara persoalan majelis taklim dengan adanya peraturan menteri agama nomor 29 tahun 2019 di mana majelis taklim harus di data kemudian Insya ALLAH akan ada bantuan dan kita minta peraturan menteri agama itu di implementasikan dengan baik dan tidak dibuat gaduh dan yang paling penting janji Pemerintah untuk membantu majelis taklim terealisasi dan disertai juga dengan politik anggaran disamping itu kami juga mempertanyakan untuk persiapan haji tahun 2020 yang daftar tunggu nya sangat panjang di Sumsel agar bisa diurus dengan baik termasuk untuk pimpinan manasik haji yang rata-rata di Sumatera Selatan antara tamat SD dengan tidak tamat SD jangan sampai mereka pada saat pergi ke tanah suci mendapat ilmu yang tidak mumpuni untuk bimbingan manasik haji itu benar benar mumpuni.
Sedangkan kuota haji Sumsel Yandri mengatakan 7000 orang kita usahakan kuota nasional akan bertambah dari 231000 menjadi 25000 ini sedang kita lakukan upaya negoisasi dengan Pemerintah Arab Saudi Kalau pun ada penambahan mungkin akan kita bagi secara proporsional.
Sedangkan usulan untuk pembentukan pelayanan Kantor Urusan Agama di 6 Agama yang diakui di Indonesia Yandri Susanto mengatakan bahwa negara harus hadir karena ada 6 Agama yang diakui di Indonesia maka agama apapun harus ada pelayanan mungkin porsinya tentu berbeda ini memungkinkan untuk pelayanan agama lain terakomodir jangan sampai ada diskriminasi pelayanan terhadap agama lain.
Kakanwil Kemenag Sumsel HM. Alfajri Zabidi mengucapkan selamat datang kepada Komisi VIII DPR RI. Dirinya bersyukur karena Kanwil Kemenag Sumsel menjadi salah satu lokus yang dituju Komisi VIII dalam kunjungan kerja ke Sumsel. “Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi kami untuk membagi informasi sekaligus tempat berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan keagamaan di Sumsel,” tutur Fajri.
Menurut Fajri, selama ini Kemenag Sumsel bersama pemerintah daerah dan pihak terkait telah berusaha semaksimal mungkin menyukseskan pembangunan keagamaan di Sumsel. Mulai peningkatan pelayanan haji, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, hingga peningkatan kualitas pendidikan baik formal dan non formal.
“Untuk pelayanan haji misalnya, sejak beberapa tahun lalu kita telah melaksanakan kebijakan manasik haji sepanjang tahun. Ini sebagai upaya membantu para jamaah calon haji yang sebagian besar atau sekitar 34 persen lulusan SD, untuk lebih bisa memahami rukun, wajib, dan sunah haji sehingga kualitas ibadah mereka lebih optimal. Kita juga melakukan inovasi pendaftaran haji mobile sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kemenag Kabupaten/Kota untuk mendaftar haji seperti yang terjadi selama ini. Terkait kerukunan, pemerintah telah membangun enam rumah ibadah lintas agama di Jakabaring, yang jadi simbol kerukunan umat beragama. Tentu saja, masih ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mudah-mudahan pertemuan hari ini akan lebih memotivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi bagi bangsa dan negara, khususnya bagi masyarakat Sumsel,” harap Fajri. (andr)
