Tedi menjelaskan, pencetakan surat suara yang pertama di Surabaya sudah dimulai.
Untuk masa kampanye sampai pemungutan suara masih bisa terjadi masalah politik identitas (sara), perilaku negatif, hoaks” kandidat dan pendukung.
“Untuk money politik masyarakat sudah mulai sadar kalau kita lihat. Sedangkan untuk sabotase dan teror kemungkinan terjadi, mudah-mudahan tidak ada, serangan siber, serta perselisihan hasil pemilu,” katanya.
“Kenapa kami datang kemari, untuk bertukar pikiran sambil mengisi, minimal mengingatkan apa saja yang sudah dilakukan, sinkronisasi terhadap pengendalian berkordinasi dengan 16 lembaga. Tapi kami tidak bisa mengintervensi, hanya berkoorsinasi,” tandasnya.
Lebih lanjut dia menuturkan, dari Menko Polhukam membentuk desk pemilu 2019. Tujuannya untuk bersinergi dengan tim-tim pemantau pemilu, dibawah koordinasi Kemenko Polhukam melalui desk kordinasi pemilu 2019, mewujudkan adanya satu kesatuan suara, pandangan perspektif pemerintah menyikapi isu-isu aktual terhadap penyelenggaraan pemilu.
“Menurut indeks dari Bawaslu ada 15 provinsi yang kerawanannya tinggi, Sumsel tingkat kerawanannya sedang hanya 44,75 persen, ” tandasnya.
Perwakilan dari KPU Sumsel Hendy Wijaya menjelaskan, jumlah rekap secara keseluruhan 2 hari kedepan akan rakor. Sejauh mana potensi pemilih pindahan. Tidak hanya terjadi di LP, tapi bisa terjadi di lokasi dan daerah yang dijadikan tempat industri.
Sebagai contoh, di Pulp OKI nah disitu sebagian besar bukan dari Sumsel. Jadi ini potensi pemilih pindahan yang terus didata secar komprehensif.
Hendra Wijaya, untuk tempat pendidikan dan Universitas juga punya potensi pemilih pindahan, banyak mahasiswa yg belajar disana. “Tahapannya KPU akan rekapitulasi terhadap pemilih khusus dan TB pada 15 Februari, karena ini berkaitan dengan logistik. Karena dengan tambahan dari DPT dan DPTB berpengaruh pada TPS dan logistik yang lain,” pungkasnya. (yn)
