Menurut Harnojoyo, pembangunan harus selaras dalam menbahas isu yang strategis. Para OPD dapat bersinergi dengan baik dalam pembangunan. Jadi jika sudah bersinergi tentunya pembangunan akan menjadi baik. Jangan lagi ada dinas yang suka atau tidak mau bekerja sama dalam segalanya.
“Permasalahan masih juga banyak seperti banjir dan kemacetan. Itu juga menjadi isu yang mesti diatasi. Untuk penyelesaian masalah kemacetan pihaknya telah berupaya mengatasinya. Lalulintas yang macet sudah coba diatasi melalui LRT, Transmusi. Warga juga diharapkan jangan selalu memakai kendaraan pribadi,” tuturnya.
“Sekali lagi saya berharap agar masyarakat mau memakai kendaraan angkutan umum. Jangan gengsi seperti dikota besar di dunia semua masyarakat suka memakai kendaraan umum. Tentunya pihak kami terus berbenah dalam hal memperbaiki fasilitas umum yang ada,” ucapnya.
Sementara itu kepala Bappeda Kota Palembang Harrey Hady mengatakan, merujuk pada Permendagri bahwa 6 bulan setelah walikota terpilih harus sudah ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Saat ini sudah masuk tahapan. Setelah proses tahapan uji publik satu dan uji publik 2. Setelah ini masuk Ke dewan dan akan disahkan menjadi Perda maka sudah bisa dilaksanakan sepenuhnya.
Pembangunan juga harus sejalan dengan isu Nasional dan Provinsi masuk kedalamnya. Jadi Palembang gabung di dalamnya bukan berlawan dengan kerja dari Provinsi.
“Sampai tahun 2023 dibutuhkan anggaran sebesar 6 triliun agar semua dapat berjalan dengan baik. Jadi PAD kita di Palembang harus meningkat agar semua itu dapat terlaksana,” pungkasnya. (yn)
