Palembang, lamanqu.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel menilai pengawasan dan pembinaan dana desa belum efektif. Padahal Pemda dalam hal ini Camat memiliki kewenangan melakukan pengawasan dana desa.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel Maman Abdulrachman saat diwawancarai usai acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018 dan Semester II tahun 2018 di aula BPK, Jumat (21/12/2018).
Maman Abdulrachman mengatakan, pemeriksaan BPK ini meliputi pendidikan, kesehatan dan dana desa. Ini adalah pemeriksaan kinerja. “Berdasarkan hasil pemeriksaan kita, kesimpulannya belum sepenuhnya efektif, ” ujarnya.
Penyebabnya, lanjut Maman, adalah SDM yang terbatas, kompetensi yang kurang serta sarana dan prasarana. Oleh sebab itu, pihaknya menghimbau agar pemda mengalokasikan dana untuk pembinaan dana desa.
“Kita minta Pemda terutama Camat meningkatkan pengawasan. Karena saat ini kurang mengawasi dan membina kades dalam penggunaan dana desa. Karena kades menganggap Camat bukan atasannya. Padahal berdasarkan struktur kinerjanya, Camat membawahi kades. Kita minta Camat melakukan pengawasan dan pembinaan dana desa, ” bebernya.
Maman menjelaskan, pemeriksaan kali ini dilakukan di 7 kabupaten dan kota diantaranya Palembang, Ogan Ilir, Banyuasin, OKU, OKI dan Muara Enim. “Untuk 10 kabupaten dan kota lainnya, akan dilakukan pemeriksaan terkait belanja infrastruktur pada bulan Januari, ” pungkasnya. (yn)
