Palembang, lamanqu.com — Kebijakan berusaha yang tertuang dalam PP No 24 tentang penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Online System Submission (OSS) perlu segera tersosialisasi dan sinkronisasi dengan perpajakan jika dilihat dari waktu pengurusan berusaha agar percepatan laju ekonomi di Indonesia. Ada banyak proses perizinan yang dipangkas oleh sistem ini dengan melibatkan Menko Ekonomi dan lembaga dibawahnya.
Salah satu pengurus media online, FN mendatangi Kantor Ombudsman RI perwakilan Sumatera Selatan. melaporkan prosedur pengurusan Nomor pengusaha kena pajak (NPKP) dalam proses sertifikat eloktronik guna medapatkan nomor seri faktur pajak, yang dia ajukan berkesan menghambat investasi berusaha, Kamis (18/10/2018)
Menurut FN mengenai perijinan sudah lengkap, mulai dari Situ, Siup, Tdp dan lain sudah ia kantongi. Kedatangan nya ke Ombusdman melaporkan terkait proses pelayanan perizinan di kantor pajak Pratama Kecamatan Ilir Barat tentang pelayanan yang kurang berpihak pada percepatan serta Pelayanan prima “Jangankan nak enjuk tau apo bae tahapannyo ngurusi faktur ini. kami yang datang ini be ditolak disurunyo bolak balik jadi lamo nian”, ujarnya.
Lebih lanjut FN mengungkapkan, tanggapan dari Perpajakan ia harus melengkapi dahulu apa apa saja syarat dasar Namun menurut FN, secara administrasi sudah lengkap.
“Tapi ia menolak dengan alasan, tempat usaha yang tak ada terbentuk plang, sebagai objek berusaha yang kena pajak jika ada,. NPKP usaha ditarik karena tempat usaha wajib pajak yang belum dapat di katagorikan sesuai kriteria, penerima sertifikat elektronik,” kata FN menguraikan
Sambung FN sertifikat elektronik untuk nomor faktur pajak diperuntukan agar perusahaannya bisa bayar pajak ke negara melalui online.
“Harapan saya kantor perpajakan itu agar bisa mempermudah masyarakat dalam pelayanan, dan waktunya juga harus dipangkas agar bisa secepat mungkin”, ungkapnya dengan nada kecewa.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah melalui Asistennya, Rahadian Vishnu, dalam hal ini menerima laporan dari pelapor dan akan menindaklanjuti pelaporan ini.
“Kami terima kasih sama pelapor sudah melapor ke Ombudsman ini kami pelajari dulu laporan. Tugas dan wewenang kami tindak lanjuti undang-undang tindak lanjut Ombudsman itu 14 hari kerja di sini proses tindak lanjutnya kami akan klarifikasi ke pihak terkait dalam hal ini di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel Babel ya terkait ini surat pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak ini kami klarifikasi untuk hasilnya pasti kami informasikan ke pelapor,” jelas Vishnu.
Menurut Vishnu, Kalau tidak sesuai prosedur maka akan keluar Laporan Akhir Hasil Pemerisiksaan (LAHP). “Kalau LAHP tidak dilaksanakan oleh terlapor maka dapat ditingkatkan menjadi Rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Ombusdman RI pusat,” tutupnya. (NP)
