Muara Enim, lamanqu.com – DPC Partai Demokrat Muara Enim menggelar pembekalan kepada seluruh Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Muara Enim bertempat di Ballroom Hotel Serasan Sekundang Muara Enim, Sabtu (14/10) kemarin. Kegiatan ini diikuti 45 peserta diantaranya 28 laki-laki dan 17 peserta perempuan.
Pembekalan ini dibuka langsung ketua DPC Partai Demokrat, Ir H Ahmad Yani MM sekaligus sebagai narasumber. Serta di hadiri pengurus DPP H Wahyu Sanjaya SE, dan ketua Bawaslu Muara Enim Suprayitno hadir sebagai narasumber.
Ketua DPC Partai Demokrat Muara Enim, Ir H Ahmad Yani MM, dia juga saat ini menjabat sebagai bupati Muara Enim pada saat membuka acara meminta kepada para Caleg untuk memakai strategi kampanye yang kekinian. Menurut dia strategi kampanye lama sudah tidak laku lagi untuk 2019 ini. Ahmad Yani juga meminta kepada para kadernya ini untuk menjaga suasana kondusif dan damai selama pelaksanaan tahapan Pileg dan Pilpres 2019.
“Kepada semuanya agar bisa menjaga kondisi aman dan kondusif. Karena musuh terbesar bukan dari dalam partai, namun dari luar. Besar harapan saya partai Demokrat dapat mewarnai Bumi Serasan Sekundang ini, “ungkap Yani.
Pengurus DPP H Wahyu Sanjaya SE ketika ditanya mengenai kesan dan pesan terhadap para caleg demokrat yang notabene dari dapil yang mengutus dia sebagai wakil di DPR RI , Wahyu menyampaikan Partai Demokrat peduli dan beri solusi persoalan masyarakat dan terbukti terpilih nya Pak Akhmad Yani sebagai Kader terbaik demokrat dari wilayah sini , jelas itu tolak ukur bahwa kita dipercaya. Nah para kader yang telah terverifikasi caleg dapat mengamati ini sebagai point plus dan memelihara kepercayaan masyarakat ini.
Disinggung jika Pilpres di Sumsel akan beraroma panas antar pendukung , anggota fraksi Demokrat DPR RI ini berkeyakinan Sumsel akan aman aman saja, ” Ya karena kedewasaan demokrasi masyarakat sumsel cukup teruji”, pungkas nya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Muara Enim, Suprayitno, menerangkan mengenai kampanye menjelaskan, bahwa kampanye dan iklan media secara resmi baru akan di mulai pada 24 Maret 2019 sampai dengan jelang masa tenang. Kemudian dia juga menanggapi soal kampanye di Media Sosial (Medsos) yang akhir-akhir ini marak dan menjadi perhatian Bawaslu.
“Untuk sanksi pelanggaran kampanye berupa peringatan tertulis, penurunan APK hingga penghentian kegiatan kampaye, “kata dia. (Eko)
