PALEMBANG,LamanQu.Com-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, menegaskan komitmen DPRD Sumsel untuk menyelaraskan berbagai regulasi daerah dengan program-program strategis nasional yang digagas pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan usai menghadiri Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Hotel Aston Palembang, Selasa (19/5/2026).
Kehadiran Andie Dinialdie dalam forum nasional tersebut menjadi wujud dukungan nyata DPRD Sumsel terhadap upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Andie Dinialdie didampingi unsur pimpinan DPRD Sumsel serta jajaran Fraksi Partai Golkar. Kehadiran delegasi legislatif Sumsel dinilai mencerminkan harmonisasi yang semakin kuat antara pusat dan daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis yang adaptif terhadap dinamika dan tantangan global.
Sarasehan Nasional MPR RI turut dihadiri unsur pimpinan MPR RI, tokoh-tokoh nasional, akademisi, serta perwakilan pimpinan DPRD dari berbagai provinsi di Indonesia. Forum ini menjadi ruang diskusi dan konsolidasi untuk memperkuat komitmen kebangsaan serta menyatukan visi pembangunan nasional.
Di sela-sela kegiatan, Andie Dinialdie menegaskan pentingnya forum seperti Sarasehan Nasional sebagai sarana mempererat komunikasi antarlembaga negara sekaligus menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
“Kehadiran kami di sini, baik atas nama lembaga DPRD Sumsel maupun bersama rekan-rekan Fraksi Golkar, merupakan bentuk sinergi nyata antara daerah dan pusat. Agenda yang diinisiasi MPR RI ini menjadi momentum penting untuk menata kembali arah kebijakan strategis bangsa agar semakin relevan dengan tantangan global,” ujar Andie.
Menurutnya, berbagai gagasan dan pemikiran strategis yang lahir dari forum nasional tersebut tidak boleh berhenti pada tataran konsep semata. Hasil pembahasan dan rekomendasi yang dihasilkan harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Hasil rumusan yang lahir dari sarasehan ini harus diimplementasikan hingga ke tingkat daerah. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di Sumatera Selatan,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Sumsel menyatakan kesiapannya untuk melakukan sinkronisasi berbagai produk hukum daerah agar sejalan dengan kebijakan strategis nasional. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Andie menegaskan, DPRD Sumsel bersama seluruh unsur pimpinan dan fraksi akan terus mengawal implementasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD Sumatera Selatan berkomitmen penuh untuk mengawal sinkronisasi kebijakan daerah dengan program strategis nasional. Kami akan memastikan setiap kebijakan yang lahir memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumsel, baik dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan pelayanan publik, maupun penanaman nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya.
Sarasehan Nasional MPR RI ditutup dengan sesi Focus Group Discussion (FGD) yang membahas draf rekomendasi kebangsaan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga negara. Kegiatan kemudian diakhiri dengan foto bersama antara pimpinan MPR RI, pimpinan DPRD provinsi, serta perwakilan fraksi partai politik dari berbagai daerah di Indonesia sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat sinergi pembangunan nasional.
(Yanti)
