Oleh: Ki Edi Susilo
Anggota Badan Riset dan Inovasi Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa
Palembang. Berita Suara Rakyat. Com
Dalam beberapa dekade ke depan, sebuah dystopia budaya mungkin akan tersaji di panggung nasional kita. Bayangkan seorang dalang asal Swiss dengan fasih memainkan lakon Dewa Ruci di Jakarta, sementara sebuah ansambel gamelan asal Amerika Serikat menggelar konser di gedung bergengsi dengan tiket yang ludes dalam hitungan jam. Di bangku penonton, cucu-cicit kita berdecak kagum seraya bergumam, “Luar biasa sekali estetika Barat ini.”
Kalimat tersebut bukan sekadar satire pahit, melainkan peringatan dini (early warning) atas gejala amnesia budaya yang kian akut. Di saat kita sibuk menghamba pada algoritma media sosial yang menyeragamkan selera, dunia internasional justru sedang giat “menambang” kearifan lokal kita sebagai modal baru peradaban mereka. Jika tren ini berlanjut, Indonesia tidak hanya akan kehilangan identitas, tetapi juga kedaulatan atas kekayaan intelektualnya sendiri.
Paradoks Apresiasi Global
Data menunjukkan bahwa apresiasi terhadap kebudayaan Nusantara di mancanegara telah merambah wilayah akademik strategis. Di Amerika Serikat, kini terdapat lebih dari 200 ansambel gamelan yang aktif. Universitas bergengsi seperti UC Berkeley dan UCLA telah menjadikannya bagian integral kurikulum musikologi. Begitu pula di Selandia Baru, New Zealand School of Music (NZSM) memosisikan gamelan sebagai mata kuliah favorit yang selalu dipadati peminat.
Kontras tajam justru terjadi di tanah air. Di luar kantong budaya seperti Yogyakarta atau Bali, akses generasi muda terhadap instrumen tradisional kian menyempit. Seni tradisi sering kali tereduksi menjadi sekadar “muatan lokal” yang bersifat administratif, diajarkan tanpa rasa, atau dianggap sebagai residu masa lalu yang tidak lagi relevan dengan derap zaman digital.
Sosiolog Pierre Bourdieu pernah mengingatkan tentang konsep “Modal Budaya” (Cultural Capital). Jika suatu bangsa tidak mampu mengonversi warisan budayanya menjadi modal simbolik yang bergengsi, maka warisan tersebut akan berpindah tangan kepada mereka yang mampu memberi nilai tambah secara intelektual dan ekonomi. Tanpa re-branding yang kuat, gamelan hanya akan menjadi artefak eksotis di museum bangsa sendiri.
Menagih Dirigen Negara
Kita perlu bertanya. Mengapa Korea Selatan mampu menginvasi dunia dengan Hallyu, sementara kita yang memiliki kekayaan etnik jauh lebih dalam justru terjebak dalam posisi defensif? Keberhasilan Seoul bukan keajaiban instan, melainkan hasil kemauan politik (political will) yang sistematis melalui kebijakan Creative Korea pasca-krisis 1997.
Negara di sana hadir bukan sebagai penonton, melainkan sebagai dirigen yang mengatur simfoni antara kebijakan fiskal, pendidikan, dan industri kreatif. Di sinilah titik lemah kita. Indonesia memerlukan kebijakan afirmatif yang lebih berani. Negara tidak boleh lagi memandang anggaran budaya sebagai “dana hibah” yang bersifat karitatif atau seremoni belaka.
Budaya harus diposisikan sebagai sektor strategis dalam APBN. Ini mencakup insentif pajak bagi korporasi yang membangun laboratorium seni, subsidi instrumen gamelan berkualitas standar konser untuk tiap sekolah, hingga perlindungan hak cipta atas struktur musikal tradisi yang selama ini rentan diklaim pihak asing. Tanpa langkah struktural, pelestarian budaya hanya akan menjadi romantisasi utopis tanpa dampak kesejahteraan bagi pelakunya.
Digital – Tradisi Fusion
Dalam studi hubungan internasional, Joseph Nye memperkenalkan konsep Soft Power, kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, bukan pemaksaan militer. Gamelan adalah instrumen soft power yang paripurna. Ia bukan sekadar alat musik, ia adalah representasi nilai musyawarah, harmoni, dan gotong royong yang tertuang dalam estetika bunyi.
Di era Big Data, tantangannya adalah bagaimana tradisi mampu “menunggangi” algoritma global. Kita memerlukan strategi “Digital – Tradisi Fusion”. Pemerintah dan lembaga riset harus mendukung kreator yang berani melakukan dekonstruksi seni, mengemas gamelan dalam format lo-fi, EDM, hingga skor film blockbuster agar masuk ke dalam ekosistem gaya hidup Generasi Z dan Alpha. Tujuannya jelas, membuat gamelan tetap relevan di telinga global tanpa kehilangan esensi filosofisnya.
Pendidikan Karakter dan Perut yang Kenyang
Namun, industrialisasi budaya akan kehilangan kompas tanpa akar pendidikan yang kuat. Meminjam semangat Ki Hadjar Dewantara melalui Tamansiswa, seni tradisi harus diposisikan sebagai praksis pendidikan karakter. Gamelan adalah laboratorium sosial yang melatih ketajaman rasa (wiraga, wirama, wirasa). Maka, kebijakan Muatan Lokal di sekolah harus ditransformasi secara total menjadi ruang ekspresi yang membanggakan, bukan beban hafalan yang membosankan.
Lebih jauh lagi, negara harus memastikan bahwa menjadi praktisi budaya, pengrawit, penyungging wayang, atau perajin gamelan adalah profesi yang menjanjikan secara ekonomi dan terhormat secara sosial. Kedaulatan budaya tidak akan berdiri tegak di atas perut yang lapar. Jaminan kesejahteraan adalah prasyarat mutlak jika kita ingin memenangkan persaingan identitas global.
Menjaga Rumah Besar
Pada akhirnya, konsep Tri Sakti Bung Karno khususnya “Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Harus dimaknai secara kontemporer sebagai kedaulatan identitas di tengah kepungan ideologi global. Kita tentu tidak ingin melihat suatu hari nanti, anak cucu kita harus terbang ke Zurich atau Nevada hanya untuk mempelajari teknik menabuh slendro-pelog.
Kebudayaan adalah rumah besar yang melindungi jiwa bangsa. Jika pemiliknya tak lagi mengenali setiap sudut pintu dan jendelanya, jangan kaget jika suatu saat orang asing yang akan memegang kuncinya. Sudah saatnya kedaulatan budaya ditegakkan dengan investasi besar-besaran, sebelum pusaka ini benar-benar “pulang” ke pangkuan kita sebagai barang impor dengan label harga yang mahal. Kita harus memilih: menjadi pemilik sah kebudayaan, atau sekadar penonton yang termangu di tanah sendiri.
