Palembang, LamanQu.Com – Ratusan peserta antusias menghadiri kegiatan bertajuk Women Forest Defender (WFD). Acara yang diselenggarakan oleh Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI) Sumatera Selatan, bersama Pilar Nusantara (PINUS) Sumsel dan The Asia Foundation (TAF) itu dilangsungkan selama dua hari di Grand Daira Hotel Palembang.
Direktur PINUS Sumsel, Yunita Sari, mengatakan bahwa perhutanan sosial bukan hanya soal akses kelola, tetapi tentang keadilan dan keberlanjutan. “Keterlibatan perempuan dan generasi muda adalah kunci agar perhutanan sosial tidak berhenti pada izin, tetapi benar-benar hidup dan berdampak pada kesejahteraan keluarga serta kelestarian hutan,” ujar Yunita.
Kegiatan ini membahas tema Perempuan dan Generasi Muda Penjaga Hutan: Dari Komitmen ke Aksi untuk Perhutanan Sosial yang Inklusif di Sumatera Selatan. Ratusan para peserta yang hadir terdiri dari kelompok perempuan penjaga hutan, pemerintah daerah, lembaga donor, sektor swasta, media, serta pelaku usaha kopi dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari berbagai kabupaten di Sumatera Selatan.
“Inisiatif ini merupakan bagian dari program Women Forest Defender (WFD) yang dijalankan PINUS Sumsel dengan dukungan The Asia Foundation (TAF), untuk memperkuat kapasitas perempuan di tingkat tapak dalam pengelolaan hutan, kewirausahaan hijau, dan pemantauan hutan partisipatif,” katanya menegaskan.
Menurut Yunita, kegiatan untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan secara inklusif dan kolaboratif.
“Selama lebih dari satu dekade, The Asia Foundation terus belajar agar kerja-kerja mereka responsif terhadap kebutuhan perempuan di komunitas, tanpa meninggalkan peran laki-laki”.
“Solidaritas dan kepemimpinan perempuan di akar rumput merupakan contoh nyata aksi iklim,” sambung Pardede, perwakilan The Asia Foundation. “Mereka bukan hanya bagian dari cerita tentang dampak perubahan iklim, tetapi bagian penting dari solusi, melalui pengelolaan hutan sosial,” katanya.
Sementara itu, Perwakilan Gubernur Sumatera Selatan, Zulkarnain, menyampaikan dukungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan terhadap kegiatan tersebut. “Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung penuh langkah FP3HI dalam memperkuat peran perempuan dan generasi muda di perhutanan sosial. Sinergi seperti ini penting untuk memastikan pengelolaan hutan berjalan inklusif, adil, dan berkelanjutan,” katanya.
FP3HI Sumsel kini menjadi wadah bersama bagi perempuan penjaga dan pengelola hutan dari berbagai kabupaten seperti Muara Enim, Lahat, Banyuasin, Musi Banyuasin, Pagaralam, OKU, Empat Lawang, dan Musi Rawas, untuk saling belajar serta memperkuat kepemimpinan dan advokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan di tingkat tapak.
Dari dalam ruang diskusi, banyak cerita inspiratif yang mengemuka. Kegiatan ini juga menampilkan talkshow
“Dari Komitmen ke Aksi: Menguatkan Sinergi Antar-Pihak dalam Perhutanan Sosial Responsif Gender” serta pitching bisnis kopi dan HHBK oleh 5 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Perempuan.
Mereka memperkenalkan inovasi produk seperti kopi petik merah premium, parfum kopi, lilin aromaterapi, masker kopi, dan kerajinan bambu — hasil nyata kerja keras perempuan penjaga hutan.
Seperti diungkap Ani Tasriah, perwakilan FP3HI Sumsel, menyampaikan bahwa forum ini bukan hanya ruang berbagi, tapi tempat konsolidasi perempuan penjaga hutan agar suara kami didengar dalam kebijakan perhutanan sosial. Dari hutan kami belajar, dari kebersamaan kami menguat.”
Penyampaian lainnya dari Pitriwati, dari KUPS Beringin Jaya Desa Tenam Bungkuk. “Dulu kami hanya membantu suami di kebun. Sekarang kami punya usaha sendiri dari hasil hutan, belajar mengolah kopi dan lilin aromaterapi, dan menjualnya ke pasar lebih luas,” ujarnya.
Kisah lainnya disampaikan oleh Tessa Pranisti, generasi muda Desa Kota Padang. “Anak muda tidak boleh diam. Kami ikut memantau hutan, menjaga sumber air, dan membuktikan bahwa generasi muda bisa menjadi garda depan pelestarian hutan,” kata Tessa.
Untuk diketahui, kegiatan yang diselenggarakan selama dua hari (16-17 Oktober 2025) itu, diikuti oleh peserta pelatihan dengan berbagai subtema, seperti kelembagaan dan usaha perhutanan sosial, monitoring hutan partisipatif, serta advokasi kebijakan dan anggaran. Kegiatan ini ditutup dengan pemilihan struktur baru FP3HI Sumatera Selatan, sekaligus penyusunan rencana kerja 2025–2027 yang berfokus pada penguatan usaha perempuan, perlindungan hutan, dan advokasi kebijakan.
