Palembang, LamanQu.Com – Ketua Komisi II DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Ayu Nur Suri, SE., MM., menyoroti lemahnya penyerapan gabah lokal dan minimnya perlindungan harga bagi petani.
Dia meminta Perum Bulog Kanwil Sumsel-Babel segera membangun fasilitas penggilingan padi (rice milling) di sentra produksi. Hal tersebut bertujuan untuk memutus dominasi tengkulak, mempercepat hilirisasi, dan menjaga harga gabah tetap stabil.
“Sumsel ini penghasil padi besar, tapi petaninya terus dirugikan karena Bulog belum punya rice milling sendiri. Selama ini kita cuma jadi penonton permainan harga di lapangan. Sudah saatnya Bulog turun tangan penuh, dengan alat produksi sendiri,” tegas Ayu dalam rapat koordinasi penyerapan gabah bersama stakeholder dan OPD terkait di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sumsel, Selasa (04/03/25).
Diungkapkan Ayu, untuk Tahun 2025, Sumsel diperkirakan menghasilkan 2,9 juta ton gabah kering panen. Ironisnya, dari angka itu, Bulog hanya mampu menyerap sekitar 160 ribu ton beras.
Artinya, sebagian besar hasil panen petani dilepas ke pasar bebas tanpa perlindungan harga, dan celah itu dimanfaatkan tengkulak.
“Bayangkan, produksi kita nyaris 3 juta ton, tapi Bulog cuma serap segitu. Sisanya kemana? Jelas jatuh ke tangan tengkulak. Kalau begini terus, petani kita tidak akan pernah sejahtera,” ujar Ayu.
Parahnya lagi, sambung Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel ini, Bulog Sumsel hingga kini tak memiliki satupun fasilitas rice milling. Seluruh proses penggilingan masih menggantungkan diri pada pihak ketiga, yakni 23 pengusaha penggilingan padi yang terikat kontrak. Kondisi ini membuat Bulog kesulitan menjaga standar kualitas, efisiensi biaya, hingga kontrol harga.
“Kalau Bulog punya rice milling sendiri, semua rantai produksi bisa dikendalikan. Harga lebih stabil, kualitas lebih terjamin, petani juga tidak lagi dipaksa menjual murah karena tidak ada pilihan lain,” tambahnya.
Ayu mengingatkan akan pentingnya penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru sesuai Kepbadan Nomor 2 Tahun 2025. Dalam regulasi itu, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 6.500 per kilogram.
“Saya tegaskan, jangan ada yang main mata soal harga. Kalau ada yang beli gabah di bawah Rp 6.500, itu pelanggaran. Bulog wajib jadi garda terdepan menjaga harga petani,” tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Palembang ini.
Adapun rincian harga resmi penyerapan Bulog 2025 adalah: GKP di petani: Rp 6.500/kg, GKP di penggilingan: Rp 6.700/kg, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan: Rp 8.000/kg, GKG di gudang Bulog: Rp 8.200/kg dan Beras di gudang Bulog: Rp 12.000/kg.
Namun di lapangan, banyak petani yang masih terpaksa menjual gabah jauh di bawah HPP karena lemahnya daya serap Bulog dan kuatnya kendali tengkulak.
Melihat situasi ini, pihaknya dalam waktu dekat bakal merekomendasikan kepada Gubernur Sumsel untuk memanggil seluruh asosiasi pengusaha penggilingan padi.
Langkah ini bertujuan membentuk forum komunikasi yang fokus menjaga keseimbangan harga gabah dan beras di tingkat petani hingga konsumen.
“Ini soal keadilan dan keberpihakan. Kita harus duduk satu meja: pemerintah, Bulog, pengusaha, dan petani. Kalau tidak ada sinergi, harga terus dikendalikan segelintir pemain. Petani cuma jadi korban,” ujarnya.
Selain pembangunan rice milling, Ayu mendorong pemerintah provinsi memperkuat pendampingan petani, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, teknologi pertanian modern, hingga akses pemasaran.
Hilirisasi padi harus dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir agar Sumsel bukan hanya penghasil gabah, tetapi juga pusat produksi beras berkualitas tinggi.
“Potensi kita luar biasa, tapi tanpa keberanian membangun ekosistem pangan yang adil, petani kita akan terus dikalahkan. Kita tidak boleh biarkan itu terjadi,” tutup Ayu.
