Palembang,LamanQu.Com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Sumsel bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumsel Deva Octavianus Coriza menerima audiensi pengurus dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rakyat Indonesia Provinsi Sumsel bertempat di ruang rapat staf ahli gubernur di kantor Gubernur Sumsel, Selasa (21/7/2026).
Turut hadir dalam audiensi tersebut perwakilan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Diskop dan UKM Sumsel Herlina Septiawati, serta perwakilan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sumsel Lili.
Sementara itu, dari jajaran DPW UMKM Rakyat Indonesia Provinsi Sumsel yang hadir yakni Koordinator Wilayah Dewi Badriah Rahman, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Umum Sinta Veranika, S.M, Sekretaris Wilayah Nety Herawati, Kepala Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Ika Kurnianingsih, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga (PEKKA) Sari Ruslaini, Kepala Bidang Kuliner Triana Agustina, serta Kepala Bidang Media dan Publikasi Anton.
Dikatakan Koordinator Wilayah Dewi Badriah Rahman didampingi lainnya mengatakan, dimana audiensi tadi telah berlangsung dalam suasana yang hangat, penuh keakraban, konstruktif, dan penuh canda tawa didalamnya, sehingga suasana dalam audiensi terasa lebih santai dan tidak tegang
Alhamdulillah, rombongan Pengurus DPW UMKM Rakyat Indonesia Provinsi Sumsel diterima dengan baik oleh jajaran Pemprov Sumsel.
“Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara organisasi UMKM dengan pemerintah daerah (Pemda) demi mendorong kemajuan pelaku UMKM di Sumsel,” ujarnya.
Kemudian, harapan agar mendapat dukungan Pemprov Sumsel khususnya Gubernur Sumsel beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak berhenti pada pelaksanaan audiensi semata, melainkan dapat diwujudkan melalui pembinaan, pendampingan, arahan, koordinasi, serta kerja sama yang berkelanjutan demi memperkuat peran UMKM Rakyat Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Harapan tersebut mendapat sambutan yang sangat positif dari Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan beserta jajaran OPD yang hadir. Pemprov Sumsel menyampaikan apresiasi atas semangat dan komitmen UMKM Rakyat Indonesia serta menyatakan kesiapan untuk membangun komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang berkesinambungan dalam mendukung program-program pemberdayaan UMKM di provinsi Sumsel
“Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam membangun kolaborasi antara Pemprov Sumsel dengan DPW UMKM Rakyat Indonesia Provinsi Sumsel, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM serta pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Menurut Staf Ahli Gubernur Sumsel bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Sumsel Deva Octavianus Coriza, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus dari UMKM Rakyat Indonesia Provinsi Sumsel yang telah beraudiensi dengan kita yakni di Pemprov Sumsel. Di mana seluruh keinginan yang disampaikan kepada kita semuanya telah kita dengarkan dan terima dengan seksama.
Dimana dalam audiensi ini juga kami didampingi oleh OPD terkait yang memang sangat pas untuk memahami apa yang mereka inginkan. Semoga keinginan mereka yang disampaikan bisa dikoordinir dan bisa terjalin sinergi untuk kedepannya.
“Pesan dari kami untuk kepengurusan dan anggota yang tergabung di UMKM Rakyat Indonesia Sumsel ini harus jelas dari semuanya, harus ada data yang sesungguhnya, dan harapan kita organisasi ini kedepannya bisa maju dan berkembang, serta prinsip kita bisa bersinergi membangun Sumsel melalui UMKM,” katanya.
Begitu juga disampaikan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel melalui Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Diskop dan UKM Sumsel Herlina Septiawati, kita di dinas ada pendamping diantara UMKM yang membantu bidang UMKM untuk membantu para UKM melengkapi legalisasi. Disana ibu-ibu semua mungkin pernah terhubung dengan pihak perbankan, yang mencairkan serta menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR).
Kami dari pihak ukm yakni Dinas Koperasi dan UKM Sumsel bisa menghubungkan ibu-ibu dengan pihak perbankan, tapi disana biasanya pihak perbankan yang tetap hak prerogatif mereka untuk menyalurkan berapa banyak ibu yang bisa didapatkan bantuan itu, dan nominalnya kita tidak bisa memprediksinya.
“Tapi disana biasanya pihak perbankan ingin mengetahui dahulu kualitas usahanya, legalisasi yang harus dilengkapi, biasanya pihak perbankan itu tidak langsung memberi apa yang kita minta, dan langsung di kasih, disana mereka memiliki kriteria masing-masing,” ucapnya.
(Yanti)
