LamanQu.Com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal memberhentikan Djaka Budhi Utama dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai apabila terbukti menerima suap dalam pusaran kasus Blueray Cargo milik terdakwa John Field. Oleh karena itu, ketegasan ini menjadi sinyal kuat komitmen kementerian dalam menjaga integritas lembaga fiskal negara.
Selain itu, Menkeu menyatakan bahwa saat ini dirinya memilih untuk menghormati dan tidak ikut campur dalam proses persidangan yang tengah bergulir. Kendati demikian, jika fakta persidangan kelak mampu membuktikan keterlibatan bawahannya tersebut, tindakan tegas berupa pencopotan jabatan akan langsung dieksekusi demi mematuhi instruksi Presiden RI Prabowo Subianto. Purbaya menyatakan, “Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur. Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti (bersalah), harusnya iya (dicopot),” di Jakarta, Kamis (21/05/2026).
Maka dari itu, langkah responsif Menkeu ini bergulir selaras dengan teguran keras yang sebelumnya dilayangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara pada Rabu kemarin, Kepala Negara secara spesifik menginstruksikan Menteri Keuangan untuk segera mengganti pucuk pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai lamban dan tidak mampu bekerja dengan akselerasi tinggi.
Sementara itu, di hadapan lebih dari 400 anggota legislatif, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa kabinetnya mematok target mutlak untuk memberantas praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta segala bentuk birokrasi usang yang menghambat laju perekonomian nasional. “Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” tegas Presiden.
Terlebih lagi, Kepala Negara mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih dari korupsi. Otoritas eksekutif menyayangkan fakta bahwa praktik pungutan liar (pungli) masih menjadi momok yang kerap dikeluhkan oleh para pelaku industri dan dinilai merusak iklim investasi domestik. Beliau menambahkan, “Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak.”
Dengan demikian, instruksi pembersihan internal ini menjadi mandat wajib yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh jajaran menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga tinggi. Akhirnya, ketegasan Kementerian Keuangan dalam mengawal kasus dugaan suap di tubuh Bea Cukai ini diharapkan mampu menjadi momentum pembuktian bahwa reformasi birokrasi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo berjalan tanpa pandang bulu demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.
