Palembang, LamanQu.Com – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Badan Dapur Nasional (BPP BDN), Drs. Basyaruddin Siregar, S.SP, menghadiri rapat konsolidasi Badan Dapur Nasional (BDN) di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (27/1/2026). Kegiatan ini bertujuan menyatukan pemahaman dan memperkuat peran BDN dalam pengelolaan program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Rapat tersebut dihadiri Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang serta pengurus BDN kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan, termasuk pengurus BDN Kota Palembang.
Basyaruddin mengatakan, konsolidasi diperlukan untuk memastikan seluruh pengurus BDN di daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, fungsi, dan arah organisasi.
“Kedatangan saya ke Palembang untuk melakukan konsolidasi kepada pengurus BDN Provinsi Sumsel dan kabupaten/kota,” ujar Basyaruddin.
Ia mengungkapkan, pengalamannya mengelola dapur MBG sejak Agustus 2025 menunjukkan masih banyak kelemahan dalam tata kelola dapur MBG, terutama belum adanya organisasi yang secara khusus memayungi para pengelola dapur.
“Selama ini belum ada payung organisasi yang menaungi dapur MBG di seluruh Indonesia,” katanya.
Menurut dia, yayasan yang ada umumnya hanya berfungsi dalam aspek perizinan. Ketika muncul persoalan internal, tidak ada mekanisme kelembagaan yang dapat membantu penyelesaian masalah tersebut.
“Kehadiran BDN dimaksudkan untuk menyatukan gagasan dan mencari solusi bersama atas persoalan dapur MBG,” ujar Basyaruddin.
Ia menegaskan bahwa BDN berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Proses deklarasi BDN telah disetujui dan akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus secara nasional yang dijadwalkan berlangsung di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.
“Pelantikan rencananya akan dilakukan langsung oleh Kepala BGN,” katanya.
Basyaruddin juga menyampaikan bahwa Sumatera Selatan ditetapkan sebagai satu-satunya provinsi yang menjadi proyek nasional dalam mendukung ketahanan pangan.
“Presiden Prabowo mendorong gerakan menanam sayur sebagai langkah menuju kedaulatan pangan nasional, dan Sumsel menjadi proyek percontohan nasional,” ujarnya.
Terkait peran BDN, ia menegaskan bahwa lembaganya berfungsi melakukan pengawasan tanpa mencampuri urusan internal dapur MBG.
“Jika ada temuan, laporan disampaikan berjenjang dari kabupaten ke provinsi, lalu ke pusat untuk diteruskan ke BGN dan Presiden,” kata Basyaruddin.
Selain itu, BDN juga mengembangkan unit usaha untuk mendukung ketersediaan bahan baku dapur MBG, salah satunya melalui kegiatan pertanian sayur-mayur.
“Kami menanam dan menyuplai bahan pangan ke dapur MBG. Dapur juga bisa mengambil langsung dari kami sebagai pemasok,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BDN Provinsi Sumatera Selatan Dr. Rahidin H. Anang menilai kehadiran Ketua Umum BDN memberikan kepastian arah organisasi serta memperkuat keyakinan pengurus di daerah.
“Konsolidasi ini memantapkan langkah pengurus dalam menggerakkan dapur nasional, khususnya di Sumatera Selatan,” kata Rahidin.
Ia menyebutkan, sebelumnya masih terdapat keraguan terkait posisi BDN dan hubungannya dengan BGN. Namun melalui pertemuan tersebut, kejelasan kelembagaan telah diperoleh.
“Secara implisit, BDN sudah direstui oleh BGN. Hal ini membuat pengurus tidak ragu lagi,” ujarnya.
Rahidin menambahkan, pelantikan pengurus nasional di Prabumulih akan dirangkai dengan kegiatan penanaman perdana sebagai bagian dari program ketahanan pangan. Saat ini, enam kabupaten/kota telah mengikuti pertemuan khusus, sementara pembentukan kepengurusan di daerah lain terus dipercepat.
“Target kami, Februari seluruh 17 kabupaten/kota di Sumsel sudah terbentuk dan aktif,” kata Rahidin.
