Palembang, LamanQu.Com – Usulan Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri, untuk mencabut kebijakan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di bawah Rp300 ribu menuai penolakan keras. Ketua Gerakan Demokrasi Pendapatan Asli Daerah (GD PAD), Rizky, menyebut wacana tersebut sebagai langkah mundur yang mencederai prinsip keadilan fiskal.
“Ini bukan soal angka. Ini soal keberpihakan. Rakyat kecil sudah lama menopang PAD tanpa banyak bicara. Jangan sekarang mereka dijadikan sasaran empuk,” tegas Rizky, Sabtu (3/5/2025).
Rizky menyebut kebijakan pembebasan PBB yang diterapkan era Wali Kota Harnojoyo sebagai terobosan progresif. Ia mendesak DPRD untuk memperbaiki sistem klasifikasi dan validasi wajib pajak, bukan mencabut kebijakan hanya karena pelaksanaannya belum sempurna.
“Kalau warga elit kecipratan, itu salah sistem, bukan salah kebijakannya. Perbaiki datanya, bukan hak rakyatnya yang dicabut,” tegasnya.
“Kebijakan Publik Bukan Berdasarkan Pengalaman Pribadi”
Rizky menyayangkan pernyataan Ketua DPRD yang membawa contoh pribadi untuk membenarkan pencabutan subsidi. “Kebijakan publik harus berbasis data, bukan opini personal. Ini bukan ruang curhat, ini ruang kebijakan,” sindirnya tajam.
Ia juga menolak wacana melibatkan RT dalam menentukan kelayakan penerima PBB gratis. Menurutnya, hal ini hanya membuka ruang subjektivitas dan potensi kolusi.
“RT bukan alat ukur fiskal. Kalau Bapenda saja belum rapi, apalagi RT. Ini bukan soal siapa kenal siapa, ini soal hak warga negara,” ujarnya.
“Pungutan Bocor, Bukan Warga yang Lalai”
Rizky menyoroti realisasi PBB yang baru mencapai Rp11 miliar dari target Rp265 miliar atau hanya 4 persen. Baginya, ini bukti lemahnya sistem pungutan, bukan karena adanya PBB gratis.
“Kenapa DPRD diam soal kebocoran pajak reklame, parkir liar, atau retribusi pasar? Kenapa yang dikejar justru rakyat kecil yang patuh? Ini logika terbalik,” kritiknya.
Evaluasi? Ya. Cabut? Jangan Mimpi.
Rizky menegaskan bahwa pihaknya mendukung evaluasi kebijakan, tapi bukan untuk mencabut, melainkan untuk memperbaiki. “Kalau ada 5 persen salah sasaran, benahi sistem. Jangan korbankan 95 persen warga lain hanya demi citra ketegasan palsu,” katanya.
“Publik Butuh Solusi, Bukan Gimik Murahan”
Di akhir pernyataannya, Rizky menantang DPRD agar berhenti memainkan isu populis yang bisa merusak kepercayaan publik. “Kalau sungguh peduli PAD, dorong digitalisasi, perkuat pengawasan, dan hentikan permainan wacana yang melemahkan perlindungan fiskal untuk rakyat kecil. Ini soal tanggung jawab, bukan panggung,” pungkasnya.
