PALEMBANG,LamanQu. Com-Gelombang kritik terhadap tata kelola kampus kembali mencuat di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Kali ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas bersama Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM) dan BEM fakultas turun langsung ke depan Gedung Rektorat, Sabtu (20/6/2026), membawa sederet tuntutan yang mereka nilai menyangkut hak dasar mahasiswa.
Aksi yang dipimpin Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Palembang, Andri Manan, tidak sekadar menjadi agenda penyampaian aspirasi biasa. Di tengah kekecewaan terhadap tidak hadirnya pimpinan universitas untuk menemui massa, mahasiswa memilih melakukan penyegelan simbolis terhadap kantor rektorat sebagai bentuk tekanan agar pihak kampus membuka ruang dialog yang selama ini mereka nilai tertutup.
Langkah tersebut menandai memuncaknya akumulasi persoalan yang selama beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa. Tidak hanya menyangkut fasilitas pendidikan, aksi ini juga menyoroti isu yang lebih sensitif, mulai dari transparansi penyelenggaraan Fakultas Kedokteran hingga penanganan dugaan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Fasilitas Pendidikan Jadi Sorotan
Dalam tuntutannya, mahasiswa menilai sejumlah sarana pembelajaran masih jauh dari harapan. Kondisi ruang kuliah, ketersediaan bangku dan kursi, papan tulis, infokus, pendingin ruangan, hingga fasilitas penunjang akademik lainnya disebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak universitas.
Bagi mahasiswa, persoalan fasilitas bukan sekadar urusan kenyamanan, melainkan berkaitan langsung dengan kualitas proses belajar mengajar. Mereka berpendapat bahwa mahasiswa yang telah memenuhi kewajiban akademik dan administrasi berhak memperoleh lingkungan pendidikan yang layak dan sesuai standar mutu perguruan tinggi.
Polemik Laboratorium dan Fakultas Kedokteran
Salah satu isu yang paling mendapat perhatian dalam aksi tersebut adalah keberadaan laboratorium yang disebut telah dialihkan untuk kebutuhan Fakultas Kedokteran.
Mahasiswa mendesak agar fungsi laboratorium yang sebelumnya digunakan oleh fakultas-fakultas lain dapat dikembalikan dan ditingkatkan kelayakannya. Mereka khawatir keterbatasan fasilitas praktikum akan berdampak pada kualitas pembelajaran mahasiswa serta mengurangi efektivitas proses akademik.
Di sisi lain, mahasiswa juga meminta keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan Fakultas Kedokteran, mulai dari kesiapan sarana-prasarana, tenaga pengajar, sistem akademik, hingga pemenuhan standar pendidikan yang dipersyaratkan.
Tuntutan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan transparansi yang lebih besar dalam pengembangan fakultas baru yang selama ini menjadi salah satu program strategis universitas.
Dugaan Kekerasan Seksual dan Evaluasi Satgas TPKS
Aspek lain yang menjadi perhatian serius mahasiswa adalah penanganan dugaan kasus pelecehan atau kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pimpinan universitas mengambil langkah tegas terhadap oknum dosen yang diduga terlibat dalam kasus pelecehan seksual apabila terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Mereka juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas TPKS).
Bahkan, mahasiswa meminta agar satgas tersebut dibubarkan apabila terbukti tidak mampu menjalankan fungsi pencegahan, pendampingan, dan penanganan kasus secara profesional serta berpihak kepada korban.
Isu ini menjadi perhatian penting karena menyangkut rasa aman civitas akademika dan reputasi institusi pendidikan tinggi dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.
Ketidakhadiran Rektor Memicu Kekecewaan
Di tengah penyampaian tuntutan tersebut, mahasiswa mengaku kecewa karena Rektor Universitas PGRI Palembang, Prof. Dr. Bukman Lian, tidak hadir menemui massa aksi.
Bagi mahasiswa, kehadiran pimpinan kampus dalam situasi seperti ini sangat penting sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi civitas akademika sekaligus upaya membangun komunikasi yang sehat antara mahasiswa dan pihak universitas.
Ketidakhadiran tersebut kemudian menjadi salah satu alasan yang mendorong massa melakukan penyegelan simbolis terhadap kantor rektorat.
Mahasiswa menilai bahwa penyelesaian berbagai persoalan kampus tidak dapat dilakukan melalui komunikasi satu arah, melainkan membutuhkan dialog terbuka dan transparan yang melibatkan seluruh pihak terkait.
Ancaman Aksi Lanjutan dan Desakan Mundur
Aksi Sabtu kemarin juga memunculkan ultimatum yang cukup keras dari mahasiswa.
Mereka menegaskan bahwa apabila tuntutan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti secara serius dan tidak memiliki target penyelesaian yang jelas, maka gerakan mahasiswa akan memasuki tahap berikutnya dengan tuntutan yang lebih besar, yakni mendesak Rektor Universitas PGRI Palembang untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Desakan tersebut, menurut mahasiswa, merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan institusional apabila pimpinan universitas dinilai tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka anggap mendasar.
*Menunggu Jawaban Resmi Rektorat*
Aksi penyegelan rektorat ini menjadi salah satu dinamika kampus yang cukup menyita perhatian publik pendidikan di Palembang. Di satu sisi, mahasiswa mengklaim sedang memperjuangkan hak-hak akademik dan perlindungan terhadap civitas kampus. Di sisi lain, berbagai tudingan dan tuntutan yang disampaikan tetap memerlukan tanggapan resmi dari pihak universitas agar publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
Hingga berita ini disusun, pihak Rektorat Universitas PGRI Palembang belum memberikan keterangan resmi terkait aksi mahasiswa maupun berbagai tuntutan yang disampaikan.
Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Rektor Universitas PGRI Palembang, Prof. Dr. Bukman Lian, beserta jajaran rektorat guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi atas sejumlah persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa tersebut.
(Yanti/ril)
