Palembang, LamanQu.Com – Praktisi hukum Dedy Irawan, SH, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bersama DPRD segera merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang jaringan utilitas terpadu.
Ia menilai regulasi tersebut sangat mendesak untuk mengatur kabel udara seperti kabel listrik, telekomunikasi, dan internet hingga sarana penerangan umum lainnya yang semakin semrawut bergelantungan di berbagai sudut Kota Palembang.
“Palembang butuh regulasi khusus untuk mengatur jaringan utilitas. Tanpa itu, kabel-kabel bergelantungan ini tidak hanya merusak estetika kota, tapi juga membahayakan keselamatan masyarakat,” tegas Dedi Irawan dalam keterangannya, Minggu (27/4/2025).
Menurut Dedi, jaringan utilitas tesebut yang seharusnya dikelola dengan standar keamanan dan kerapian yang tinggi. Ia menekankan pentingnya pembangunan saluran bawah tanah agar jaringan tersebut tertata, aman, dan tidak mengganggu fungsi jalan.
“Menurut pandangan saya, dalam penataan utilitas idealnya harus mengacu pada lima prinsip, antara lain tata ruang, keberlanjutan, keselamatan, keselarasan, dan estetika,”ungkap Dedi yang juga aktif sebagai aktivis di Sumsel ini.
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang ini juga menyampaikan apabila ditinjau dari sisi tata ruang, solusi terbaik adalah memindahkan jaringan utilitas ke bawah tanah melalui sistem Saluran Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
“Namun, ini memerlukan masterplan yang matang dan terpadu, serta memenuhi ketentuan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kominfo (Nomor 555/11560/SJ dan Nomor 03/2018) tentang pedoman penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH SSB), bahwa dalam penerapan ducting bersama ini harus dilakukan dengan pendekatan bijaksana karena melibatkan badan usaha.
“Pemerintah daerah perlu memberi waktu kepada provider untuk beradaptasi, mengingat investasi pemindahan jaringan tidak murah,” katanya.
“Untuk manfaat ducting itu sendiri, secara garis besarnya potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sewa kabel. Dan masyarakat diuntungkan dengan kota yang lebih rapi dan aktivitas jalan yang lebih aman,” tambahnya.
Karena melibatkan banyak pihak, penataan ini harus berlandaskan konsensus bersama dan dituangkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Mahasiswa Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang ini juga mengingatkan bahwa dalam berbagai kasus di kota-kota besar, kabel semrawut telah menyebabkan kecelakaan, bahkan korban jiwa.
Hal ini, kata dia, menimbulkan potensi pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun perdata. Berdasarkan Pasal 343 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 1365 KUHPerdata, perusahaan penyedia layanan dan petugas lapangan dapat dimintai pertanggungjawaban.
“Kelalaian teknis di lapangan, meski tanpa korban, tetap dapat dijerat hukum. Kalau ada korban, perusahaan maupun petugas bisa dituntut pidana dan ganti rugi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menyoroti Pasal 11 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, yang mengamanatkan penempatan jaringan utilitas di bawah tanah untuk menjaga keamanan dan fungsi jalan.
Ia berharap, melalui Perda Penataan Jaringan Utilitas Terpadu, Pemerintah Kota Palembang dapat memperjelas kewajiban seluruh penyelenggara jaringan, termasuk prosedur izin, standar keselamatan, serta mekanisme sanksi bagi pelanggar.
“Ini soal kepastian hukum, keselamatan publik, dan wajah kota ke depan. Tidak bisa lagi dibiarkan,” tegasnya.
Dedy berharap Perda Penataan Utilitas Terpadu dapat memperjelas kewajiban operator, prosedur perizinan, standar keselamatan, serta mekanisme sanksi bagi pelanggar.
“Ini soal kepastian hukum, keselamatan publik, dan wajah Palembang ke depan. Tidak boleh lagi diabaikan,” pungkasnya.
Dedy mengajak masyarakat sipil dan organisasi profesi turut mendorong lahirnya Perda ini demi terciptanya kota yang lebih aman, nyaman, dan tertib.
